INDOComm

Hebohnya kasus makam palsu dan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) palsu, beberapa waktu lalu, sempat membuat pemerintah Indonesia sedikit repot. Padahal, sebenarnya, skandal palsu-memalsu di Indonesia sudah ada sejak zaman Soeharto. Jadi, masyarakat tak perlu panik soal barang palsu. Belum lama rasanya, kasus vaksin palsu menggegerkan sejumlah stake holder negeri ini. Sejumlah masyarakat jadi korban. Pemerintah pun dituntut untuk bertanggungjawab. Kasus palsu-memalsu di Indonesia bukan barang baru. Dalam dua puluh tahun terakhir ini, beberapa media massa pernah memberitakan tentang ijazah palsu, dokter palsu, obat palsu, gelar palsu, hukum palsu, pejabat palsu, hadiah palsu, CD palsu, HP palsu, alat elektronik palsu dan ribuan produk palsu lainnya yang kalau disebutkan satu per satu, artikel kecil ini tak akan pernah kelar ditulis. Bahkan, belum lama ini ada oknum yang memalsukan jenis kelamin dan menikah. Soal kuliner (makanan dan minuman

Hasil penelitian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama lembaga pegiat eksploitasi seksual komersial anak (ECPAT) Indonesia, menyebutkan bahwa terdapat 10 wilayah kunjungan wisata di Indonesia yang masih menjadi lokasi praktik kekerasan dan eksploitasi seksual anak. (BBC 2 Januari 2018) Sepuluh daerah tersebut ialah, daerah Karang Asem (Bali), Gunung Kidul (Yogyakarta), Garut (Jawa Barat), Toba Samosir (Sumatra Utara), Bukit Tinggi (Sumatra Barat), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Kefamenanu (Nusa Tenggara Timur), Jakarta Barat serta Pulau Seribu (DKI Jakarta). Ribuan kasus kejahatan disertai kekerasan seks terhadap anak terus terjadi setiap hari di Indonesia. Namun, sebagian besar kasus itu, luput dari liputan media massa. Pertanyaannya ialah, ada apa dengan moral bangsa ini? Pernahkah Anda sebagai orang tua atau guru bertanya, apakah Anda sudah memenuhi hak-hak anak? Sudahkah Anda mendengarkan keluh-kesah anak? Sudah cukupkah Anda memberi perh