INDOComm

Masuknya nama Kaesang untuk tampil dalam bursa pilkada Jakarta dan Jawa Tengah, menandakan PSI terlalu memaksakan putra bungsu Jokowi ini bermain politik praktis. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Ketua Umum PSI 'karbitan' Kaesang Pangarep, perlahan tetapi pasti, akan menenggelamkan PSI dalam percaturan partai politik nasional. Tanda-tanda itu sudah terlihat jelas ketika Pileg untuk DPR RI beberapa waktu lalu (2024), politisi PSI gagal mendapatkan kursi di Senayan. Semestinya ini menjadi bahan evaluasi dan mawas diri jajaran elit PSI. Harapan akan munculnya Jokowi effect ternyata hanya mimpi buruk yang menjelma menjadi kenyataan pahit. Saat ini identitas politik PSI hanya sebagai parpol gurem yang mengharap belas kasihan dari Presiden Jokowi. Namun, harapan itu juga mustahil akan terwujud, karena Oktober 2024 mendatang, Jokowi selesai menduduki jabatan Presiden RI. Pupus sudah harapan PSI masuk dalam rombongan partai politik elit nasional. Masuknya nama Kaesang u...

https://youtube.com/shorts/_j65GPPiP88?si=5NZwfPoBF6Zwb5wv

Menuju Pilpres 2024 Begini Manuver Politik Kubu Nasionalis Robohkan Parpol Agami s ANALISIS POLITIK Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Founder THE WAWAN KUSWANDI FORUM Pertarungan sengit politik tingkat tinggi antar parpol menuju Pilpres 2024 dalam satu minggu terakhir ini, terus diberitakan media mainstream maupun sosial sosial. Padahal, pelaksanaan pilpres masih dua tahun lagi. Sejumlah lembaga survei juga ikut terseret arus politik pilpres dengan mengeluarkan hasil survei disertai analisis politik yang beraneka ragam. Begitu juga kalangan parpol, para politisinya semangat melakukan ‘perang urat syarat’ dengan berbagai pernyataan politik yang saling menyudutkan antar sesama kader parpol. Dalam suasana berbeda, rakyat yang baru saja memasuki masa recovery dari kungkungan pandemi Covid 19, langsung berhadapan dengan keadaan ekonomi sulit. Contohnya melambungnya harga minyak goreng dan beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Lengkaplah sudah, parpol asyik perang politik untuk ...

Sikap dan perilaku Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak semakin arogan dalam mengambil berbagai kebijakan publik yang terkait dengan lingkungan sosial. Anies seolah tak peduli dengan keluhan dan kebutuhan hidup warga Jakarta. Sayangnya, sejumlah politisi yang duduk nyaman di DPRD DKI Jakarta semakin tumpul dalam menyoroti kinerja Anies. Lantas kapan Jakarta akan terselamatkan dari ‘kehancuran’ yang terus-menerus menggerogoti mental dan moral warganya, sekaligus lingkungan hidupnya? Salah satu contoh teranyar dari kelakuan arogansi Anies ialah ketika puluhan warga korban penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, meminta Anies Baswedan untuk menepati janji kampanyenya saat di Pilkada DKI Jakarta yaitu tidak melakukan penggusuran. Faktanya, Anies melanggar janjinya. Bahkan, Anies menolak mengomentari penggusuran itu. Justru Anies ‘cuci tangan’ dengan menyerahkan kasus penggusuran itu ke Wali Kota Jakarta Utara Sigit Witjatmoko. ...

‘William Effect’ sangat berpotensi kuat untuk membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundurkan diri lebih cepat .  Terbongkarnya kasus dugaan kejanggalan anggaran lem aica aibon dalam RAPBD sementara Pemprov DKI Jakarta 2020, menjadi pemicu tunggal atas munculnya berbagai kejanggalan anggaran lainnya. Sampai artikel ini selesai ditulis, berbagai kejanggalan anggaran terus mengalir deras dibongkar netizen di sosial media. Bahkan, dugaan kejanggalan anggaran juga ditemukan Indonesia Budget Center (IBC) yaitu adanya duplikasi anggaran untuk honorarium Tenaga Ahli Tim Penyusunan Sambutan Pidato/Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur. "Kami katakan duplikasi anggaran karena anggaran yang sudah dianggarkan di instansi tertentu, tetapi dianggarkan juga di instansi lainnya," ujar Peneliti IBC Rahmat di Kantor ICW Senin, 4 November 2019 lalu. Menurut IBC, anggaran itu diusulkan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri senilai Rp390 j...

Kalau terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya. Indocomm : Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta? Tito Karnavian : Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggar...