INDOComm

Timnas Kroasia yang menjadi runner up di piala dunia Rusia 2018 lalu, layak mendapat apresiasi dan acungan jempol. Tim yang selama kejuaraan dunia berlangsung, kerap disebut-sebut sebagai tim kuda hitam, ternyata memberikan suguhan permainan dan teknik sepakbola yang bukan hanya menarik untuk ditonton, tetapi juga layak untuk ditiru terutama oleh timnas Indonesia. Sejak era Davor Suker tahun 1998 lalu, (Davor Suker membawa timnas Kroasia finish di peringkat ketiga Piala Dunia 1998 di Prancis), timnas Kroasia selalu membuat mata pecandu, penggila, peminat, pelatih, pengamat dan pemain sepakbola dunia, terbelalak melihat negeri pecahan negara Yugoslavia ini. Mereka tampil apik dan gigih dalam setiap duel dengan tim-tim lawan. Apa sih yang membuat timnas Kroasia begitu kuat dan layak untuk dicontoh timnas Indonesia? Ada beberapa elemen penting yang wajib dicatat dari timnas Kroasia, diantara yaitu: 1. Kerjasama dan kordinasi yang baik antarpemain saat melakukan penyerangan

Ketum Parpol Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Parpol Gerindra Prabowo Subianto, melakukan 'senggama' politik via pertemuan empat mata, baru-baru ini. Sedangkan parpol PKS dan PAN hanya sebatas 'berfantasi' melihat pertemuan itu. Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan di kediaman SBY di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 24 Juli 2018 lalu. Kabarnya, isi pembicaraan kedua tokoh parpol ini untuk menyepakati kesamaan visi dan misi sebagai dasar untuk membangun koalisi dalam Pilpres 2019. Namun, menurut dugaan saya, pertemuan ini kemungkinan besar sudah membicarakan soal pematangan siapa capres dan cawapres dari kedua parpol yang akan didaftarkan pada pendaftaran capres dan cawapres bulan Agustus 2019 mendatang. Saya melihat, SBY dan Prabowo mengalami ‘ereksi’ politik yang sama yaitu Prabowo menyatakan siap nyapres sesuai amanat kader Gerindra dan SBY siap leg

Dalam delapan pekan terakhir ini, hampir semua tindakan dan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, mengundang banyak kecaman dari sebagian kecil publik Jakarta.  Sejumlah tindakan mereka (Anies-Sandi) yang mendapat kecaman itu diantaranya ialah penataan pasar Tanah Abang yang tidak jelas juntrungannya, adanya area rumput di perbatasan trotoar dan bahu jalan di zona Thamrin-Sudirman, penutupan kali item dengan jaring, memecat lima Walikota Jakarta dengan pesan WA, rencana pembongkaran jembatan penyebrangan orang (JPO) di depan patung Selamat Datang Thamrin-Sudirman, pemasangan bendera merah putih menyambut Asian Games 2018 dengan memakai bambu dan sejumlah janji kampanyenya yang tidak ditepati. Tahukah mas bro …? Menurut dugaan saya, semua tindakan itu memang sengaja dilakukan Anies-Sandi untuk memancing intervensi Presiden Jokowi. Bila Jokowi terpancing, otomatis Anies-Sandi akan mendapatkan ‘teguran’ dari RI 1. Jadi, Intervensi Jok

Klik judul ini: ‘Masturbasi’ Politik Ala Poros Ketiga (Kalau Terbentuk Lho!) BACA JUGA: Indocomm.blogspot.co.id www.facebook.com/INDONESIAComment/ plus.google.com/+INDONESIAComment @INDONESIAComment @wawan_kuswandi #INDONESIAComment Deenwawan.photogallery.com Foto: Istimewa

Sudah sejak zaman old, ketika terjadi transisi kepemimpinan nasional tahun 1998, Lapas Sukamiskin terus bersolek menjadi kerajaan mewah koruptor yang tak tersentuh. Akhirnya KPK bertindak. Tamatlah riwayat kemewahan Sukamiskin. Lalu dimana tanggung jawab KemenkumHAM? Berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Wahid Husein pejabat Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Bandung, bagi saya bukan berita menghebohkan, tapi biasa-biasa saja. Wahid Husen diduga menjadi tersangka kasus suap fasilitas koruptor bersama tiga orang lainnya yaitu Hendry Saputra staf Wahid Husein, Fahmi Darmawansyah (koruptor) dan Andi Rahmat (napi umum). Namanya doang Sukamiskin, padahal di dalamnya menjadi tempat bermukim para napi ‘Sukakaya’. Sejak zaman BJ Habibie jadi presiden hingga Jokowi, Lapas Sukamiskin sudah menjadi rumah kedua favorit bagi koruptor. Sungguh tak mengejutkan ketika sejumlah pejabat korup berbondong-bondong antre mengajukan ‘upeti’ agar bisa masuk atau dimutasi