INDOComm

Rakyak punya hak menggugat negara soal perlunya negara melakukan transparansi terhadap barang bukti kejahatan yang disita aparat hukum. Sampai detik ini, rakyat tidak pernah tahu apa saja dan berapa jumlah total keseluruhan barang sitaan (obat-obatan terlarang, uang hasil korupsi, asset harta dan benda serta sejumlah dokumen berharga lainnya) yang disita negara dari tangan para penjahat. Dalam hal ini lembaga-lembaga hukum yang menjadi kepanjangan tangan negara seperti kepolisian, KPK, pengadilan,  Bea Cukai dan instansi hukum lainnya, wajib transparan mengenai keberadaan barang bukti kejahatan yang telah disita.  Disisi lain, hampir setiap hari media massa memberitakan penangkapan para penjahat yang dilakukan polisi, KPK dan Bea Cukai. Umumnya, penangkapan itu disertai sejumlah barang bukti yang disita. Rakyat berhak menggugat negara, dimana barang bukti itu disimpan? Kalau pun  barang bukti itu dipergunakan negara, untuk keperluan apa? Wajar saja kalau rakyat curig

Sisi buruk jejaring sosial atau sosial media  (teknologi internet) yaitu umumnya para penggunanya mengalami depresi mental dan dekadensi moral.  Ketergantungan sebagian rakyat Indonesia terhadap sosial media atau jejaring sosial (teknologi internet) telah melahirkan penyakit sosial baru, seperti  facebook depression atau instagram maniak. Bentuk nyata penyakit ini diantaranya ialah kecemasan dan ketergantungan. Penyakit sosial ini perlu mendapatkan perhatian serius. Ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol dirinya dalam menggunakan sosial media bisa sangat berbahaya. Menurut beberapa hasil penelitian, para pengguna sosial media terlalu peduli terhadap  citra mereka, khususnya mengenai  status sosial dan harga dirinya. Kata-kata menghujat, mencaci maki dan mengecam antarsesama pemakai sosial media dianggap sebagai hal yang lumrah. Padahal, dampaknya sangat luar biasa. Sosial media menjadi ladang penyebar kebencian dan konflik. Sebagian besar bangsa Indonesia  benar-b