INDOComm

Sikap dan perilaku Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak semakin arogan dalam mengambil berbagai kebijakan publik yang terkait dengan lingkungan sosial. Anies seolah tak peduli dengan keluhan dan kebutuhan hidup warga Jakarta. Sayangnya, sejumlah politisi yang duduk nyaman di DPRD DKI Jakarta semakin tumpul dalam menyoroti kinerja Anies. Lantas kapan Jakarta akan terselamatkan dari ‘kehancuran’ yang terus-menerus menggerogoti mental dan moral warganya, sekaligus lingkungan hidupnya? Salah satu contoh teranyar dari kelakuan arogansi Anies ialah ketika puluhan warga korban penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, meminta Anies Baswedan untuk menepati janji kampanyenya saat di Pilkada DKI Jakarta yaitu tidak melakukan penggusuran. Faktanya, Anies melanggar janjinya. Bahkan, Anies menolak mengomentari penggusuran itu. Justru Anies ‘cuci tangan’ dengan menyerahkan kasus penggusuran itu ke Wali Kota Jakarta Utara Sigit Witjatmoko.

[ Artikel ini didedikasikan untuk ayah ] Aku tak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehidupan masa kecil ayahku yang ketika masih berumur enam tahun sudah ditinggal pergi oleh ayahnya untuk selamanya. Ibu (nenekku) ayahku hanyalah seorang buruh di bagian dapur pada sebuah kantor milik pengusaha China. Ayahku adalah anak satu-satunya dari nenek dan kakekku. Sepanjang perjalanan waktu, hingga aku menikah, ayahku tak pernah bercerita tentang masa kecilnya. Padahal, nenekku beberapa kali pernah bercerita kepadaku tentang kisah kecil ayahku. Kata nenekku, ayahku tidak pernah merasakan nikmatnya masa kecil seperti anak-anak lain, misalnya bermain dan jajan di sekolah. Sejak usia 7 tahun, ayahku sudah berjualan kue buatan ibunya dengan cara berkeliling ke kampung-kampung. Nenekku bilang, ayahku termasuk anak yang rajin ke sekolah dan nyaris tidak pernah bolos, kecuali ketika ibunya sudah benar-benar tidak memiliki beras untuk makan, maka ayahku bolos untuk berjualan kue seharian.

Kritik pedas dan sengit anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana terhadap adanya dugaan kejanggalan rancangan anggaran  KUA-PPAS di RAPBD DKI Jakarta 2020, tidak membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan takut. Anies merasa dirinya tidak bersalah. Dia malah menyalahkan sistem e-budgeting warisan gubernur Jakarta terdahulu. Anies mengatakan, kesalahan-kesalahan anggaran disebabkan oleh sistem. "Ini ada problem sistem yaitu sistem digital tetapi tidak smart," ujar Anies seperti dikutip Kompas.com (31/10/2019). Lebih lanjut Anies mengatakan, kesalahan sistem elektronik APBD DKI Jakarta sudah berlangsung sejak era gubernur sebelumnya. Dia menduga, pada era gubernur sebelumnya pun ditemukan kesalahan sistem yang tak terlihat dalam penginputan anggaran. Tekanan keras yang datang bertubi-tubi dari sejumlah politisi DPRD DKI Jakarta serta beberapa pengamat politik nasional, justru membuat Anies semakin terlihat berani melakukan