INDOComm

Gaung kencang pemberitaan sejumlah media massa yang menyebutkan Jokowi berpeluang besar menjadi calon tunggal di pilpres 2019, menuai komentar dari beberapa politisi partai oposisi. Pernyataan yang tampak bernada sinis dari beberapa kalangan politisi parpol, wajar-wajar saja dan terbilang tidak menyalahi UU, selama argumen yang disampaikan tidak bersifat mendiskreditkan Jokowi.  Dalam pandangan saya, semestinya parpol tidak perlu tergesa-gesa dalam mengomentari isu calon tunggal di pilpres 2019. Mengapa? Karena proses pencalonan capres dan cawapres 2019 masih lama dan setiap parpol masih punya waktu untuk melakukan konsolidasi dan koalisi untuk menentukan ‘petarungnya’ dalam menghadapi Jokowi. Pertanyaannya ialah mengapa parpol pendukung pemerintah sulit mendapatkan orang yang tepat untuk dijadikan capres menyaingi Jokowi, sehingga akhirnya mereka mengusung Jokowi? Hal yang sama juga terjadi pada parpol koalisi yang tidak mempunyai figur yang pas untuk ‘diduelkan’ dengan Jokowi

Sejumlah analis politik memprediksi bahwa kemungkinan besar Jokowi akan menjadi calon tunggal di pilpres 2019 mendatang. Sah-sah saja setiap analis menyampaikan pendapatnya soal suksesi kepemimpinan nasional. Bukan tanpa alasan mereka bicara tentang calon tunggal, tentu ada argumen dan tolak ukur yang valid serta ilmiah.  Bahkan, dalam sejumlah survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei independen, elektabilitas Jokowi dilaporkan masih tinggi dan tak tertandingi. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pun terseok-seok mengejar elektabilitas Jokowi. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan bahwa Presiden Jokowi adalah calon terkuat dalam pilpers 2019. Buktinya, hasil survey LSI menyebutkan bahwa sebanyak 70 persen rakyat puas dengan kinerja Jokowi.  Sampai saat ini, hanya ada tiga nama yang beredar yang disebut-sebut bisa menyaingi Jokowi, mereka ialah Gatot Nurmantyo, Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, seperti sudah disampaikan