Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana.
Oleh: Wawan Kuswandi
Pemerhati Komunikasi Massa
Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan.
Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional.
Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025
Pukul 08.00 WIB
Oleh: Wawan Kuswandi
Pemerhati Komunikasi Massa
Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan.
Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional.
Terjadinya kasus PHK bukan hanya di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa, seperti stasiun TV swasta, stasiun radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana
Dalam dua bulan pertama tahun 2025, data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada 18.610 orang kehilangan pekerjaan. Sampai April 2025, angkanya semakin tinggi. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat terdapat 40 ribu orang korban PHK
Dalam dua bulan pertama tahun 2025, data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada 18.610 orang kehilangan pekerjaan. Sampai April 2025, angkanya semakin tinggi. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat terdapat 40 ribu orang korban PHK
Merespons data Kemenaker, Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, data yang disebutkan Menaker adalah hanya untuk pekerja tetap. Sementara ada ribuan pekerja bukan tetap yang menjadi korban PHK.
Menurut saya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya PHK massal di Indonesia, di antaranya yaitu beberapa kebijakan ekonomi nasional yang tidak berpihak kepada rakyat, perubahan sistem kerja dunia industri yang lebih mengutamakan teknologi terbaru, kebijakan pemerintah yang membebani biaya perusahaan/swasta (seperti kenaikan pajak dan pembatasan subsidi), tingkat inflasi yang tinggi serta pengaruh ekonomi global dalam konteks perang dagang AS dan Tiongkok.
Menurut saya, ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya PHK massal di Indonesia, di antaranya yaitu beberapa kebijakan ekonomi nasional yang tidak berpihak kepada rakyat, perubahan sistem kerja dunia industri yang lebih mengutamakan teknologi terbaru, kebijakan pemerintah yang membebani biaya perusahaan/swasta (seperti kenaikan pajak dan pembatasan subsidi), tingkat inflasi yang tinggi serta pengaruh ekonomi global dalam konteks perang dagang AS dan Tiongkok.
Kebijakan pemerintah yang membuka lebar keran impor tanpa mempertimbangkan produk dalam negeri juga membuat produk lokal kalah bersaing sehingga perusahaan melakukan PHK. Kenaikan pajak, seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) meningkatkan biaya operasional perusahaan dan mengurangi daya saing. Perubahan gaya hidup masyarakat yang melakukan transaksi serta pembelian produk melalui e-commerce, juga berdampak pada sektor ritel yang akhirnya ikut tumbang.
Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil jalan pintas untuk secepatnya menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukkan ekonomi dengan membuat kebijakan ekonomi nasional yang menyentuh kebutuhan rakyat, seperti penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara menyeluruh, penghapusan pajak kendaran bermotor secara nasional, penurunan tarif listrik dan air, penghapusan biaya BPJS, penghapusan biaya transportasi umum dan memberikan suntikan modal secara maksimal untuk memberdayakan UMKM.
Presiden Prabowo Subianto harus segera mengambil jalan pintas untuk secepatnya menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukkan ekonomi dengan membuat kebijakan ekonomi nasional yang menyentuh kebutuhan rakyat, seperti penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara menyeluruh, penghapusan pajak kendaran bermotor secara nasional, penurunan tarif listrik dan air, penghapusan biaya BPJS, penghapusan biaya transportasi umum dan memberikan suntikan modal secara maksimal untuk memberdayakan UMKM.
Solusi ekstrim tercepat yang dapat dilakukan Pemerintah untuk memutus dampak negatif akibat PHK dan meminimalisir angka pengangguran adalah memfungsikan dan memanfaatkan dana sitaan hasil korupsi, untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi golongan masyarakat lapis bawah dan menengah. Saya menunggu gebrakan Presiden Prabowo Subianto untuk segera membawa bangsa ini menjadi lebih baik dan sejahtera. Semoga…Aamiin…
Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025
Pukul 08.00 WIB
Comments
Post a Comment