Skip to main content

Rakyat Menggugat









Rakyak punya hak menggugat negara soal perlunya negara melakukan transparansi terhadap barang bukti kejahatan yang disita aparat hukum. Sampai detik ini, rakyat tidak pernah tahu apa saja dan berapa jumlah total keseluruhan barang sitaan (obat-obatan terlarang, uang hasil korupsi, asset harta dan benda serta sejumlah dokumen berharga lainnya) yang disita negara dari tangan para penjahat.

Dalam hal ini lembaga-lembaga hukum yang menjadi kepanjangan tangan negara seperti kepolisian, KPK, pengadilan,  Bea Cukai dan instansi hukum lainnya, wajib transparan mengenai keberadaan barang bukti kejahatan yang telah disita.  Disisi lain, hampir setiap hari media massa memberitakan penangkapan para penjahat yang dilakukan polisi, KPK dan Bea Cukai. Umumnya, penangkapan itu disertai sejumlah barang bukti yang disita.

Rakyat berhak menggugat negara, dimana barang bukti itu disimpan? Kalau pun  barang bukti itu dipergunakan negara, untuk keperluan apa? Wajar saja kalau rakyat curiga terhadap penyalahgunaan barang bukti oleh para pejabat negara yang memiliki otoritas kekuasaan tinggi. Salah satu contoh penyalahgunaan barang bukti kejahatan ialah testimoni bandar narkoba Freddy Budiman kepada Koordinator KONTRAS  Haris Azhar yang mengungkapkan bahwa obat-obatan terlarang milik Freddy yang disita, ternyata dijual kembali di pasar narkoba oleh sejumlah oknum aparat hukum.

Lantas, bagaimana dengan barang bukti sitaan lainnya? Bukan tidak mungkin bisa juga disalahgunakan oleh oknum pejabat negara atau aparat hukum. Sekali lagi,  rakyat menggugat negara untuk transparan mengenai keberadaan barang bukti sitaan hasil kejahatan. Transparansi barang sitaan ini harus dimulai dari era Soeharto lengser (1998) hingga zaman presiden Jokowi.

Sudah saatnya negara membentuk lembaga independen yang bertugas dan bertanggungjawab untuk mengawasi keberadaan seluruh barang bukti sitaan hasil kejahatan. Indonesia adalah bangsa yang besar,  bermartabat, bermoral dan beradab. Negara wajib memberikan kepercayaan kepada rakyat dengan melakukan budaya transparansi dalam segala hal. Anda setuju...? (Foto/Ilustrasi:Ist)

plus.google.com/+INDONESIAComment
Indocomm.blogspot.com
#INDONESIAComment

Deenwawan.photogallery.com 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Kalau terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya. Indocomm : Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta? Tito Karnavian : Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggar...
22 comments
Read more

Friksi Terselubung PR dan Media Massa

Sejumlah lembaga PR ‘nakal’ diduga memanfaatkan, sekaligus mendompleng media massa untuk menyiarkan berita kepada masyarakat luas, dengan tujuan menjaga citra positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di mata publik.   Oleh: Intan Permatasari Wartawati Senior   Friksi terselubung antara lembaga Public Relations (PR), baik PR internal perusahaan maupun PR Eksternal (PR swasta/independen) dengan media massa (media online, cetak dan audio visual), sudah terjadi sejak lama.   Friksi ini menyangkut persoalan yang berhubungan langsung dengan pembiayaan (budget) pemberitaan untuk media massa setelah media massa hadir dalam undangan press conference, maupun penayangan berita yang berasal press release yang dikirimkan PR.   Seperti diketahui, fungsi Public Relations (PR) adalah menjaga image positif perusahaan swasta tertentu atau institusi negara, di mata masyarakat melalui pemberitaan media massa.   Namun sayangnya, ada sejumlah lembaga PR in...
Post a Comment
Read more

PROFIL PUBLIK: Wawan Kuswandi, Sosok Jurnalis dan Pemerhati Komunikasi Massa Berkarakter Friendly

PROFIL PUBLIK Wawan Kuswandi, Sosok Jurnalis dan Pemerhati Komunikasi Massa  Berkarakter Friendly Wawan Kuswandi adalah sosok jurnalis dan pemerhati komunikasi massa yang memiliki karakter friendly. Dalam jagat jurnalistik, Weka (panggilan sehari-hari Wawan di kalangan teman-teman pers) sudah berpetualang sekitar  20 tahun lebih hingga sekarang.  Mengawali karirnya sebagai kuli tinta, Wawan bekerja di harian MERDEKA, Jakarta (1995-2005), kemudian mengembara ke Radio SPORT FM 89,35, Jakarta (2007), Majalah TAJUK, Jakarta (2008), dan sejumlah media massa lainnya sebagai penulis lepas, seperti harian SUARA PEMBARUAN, BISNIS INDONESIA, MEDIA INDONESIA, MONETER INDONESIA, BERITA YUDHA, JAYAKARTA, PROPERTY AND THE CITY, GEOTIMES.ID, IBTimes.ID, PropertiTerkini.com, HomePoint.ID, PojokProperti.com dan sejumlah media online lainnya. Berkat pengalamannya yang panjang sebagai jurnalis, Wawan mendapat kepercayaan penuh untuk mengisi posisi EDITOR SENIOR DI NEWSNET ASIA (NNA) Jepang,...
Post a Comment
Read more