Skip to main content

Elektabilitas Prabowo Drop, Eksistensi Parpol Gerindra Diduga Nyaris Punah

Survei litbang harian Kompas menyebutkan, dalam enam bulan terakhir elektabilitas Prabowo drop. “Elektabilitas Jokowi naik 9,6 persen, sementara Prabowo turun sekitar 4 persen,” kata Manajer Penelitian Litbang Kompas, Toto Suryaningtyas, Senin, 23 April 2018.

BACA JUGA: Amien Rais Dan Partai Setan, Ngeri!

Menurut survei itu, tingkat keterpilihan Jokowi bila pemilihan presiden dilaksanakan saat ini adalah 55,9 persen. Elektabilitas itu meningkat dibanding enam bulan lalu, yakni 46,3 persen. Adapun tingkat keterpilihan Prabowo pada enam bulan lalu mencapai 18,2 persen. Namun menurun menjadi 14,1 persen pada saat survei ini berlangsung. Survei Litbang Kompas dilakukan tanggal 21 Maret-1 April 2018 di 32 provinsi. Survei melibatkan 1.200 responden berusia di atas 17 tahun dengan metode tatap muka. Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,8 persen.

BACA JUGA: RA Kartini Menangis, Kenapa?

Ada tiga hal yang menyebabkan elektabilitas Prabowo merosot tajam dan terus mengalami tren negatif yaitu :

1. Sejak pemilu tahun 2014 lalu, Prabowo Subianto sempat menghilang dari peredaran publik. Baru dalam satu atau dua tahun terakhir ini, Prabowo muncul di hadapan masyarakat dan mengeluarkan sejumlah pernyataan kontroversial.

2. Sejumlah elit politik Gerindra yang muncul di media massa, sering sekali mengeluarkan pernyataan poltik yang lebih didominasi oleh persoalan perebutan kekuasaan menjelang pilpres 2019 dengan cara-cara yang cenderung provokatif dan agitatif.

3. Sosialisasi platform politik Gerindra untuk bangsa ini tidak konsisten dikomunikasikan kepada rakyat. Justru yang terjadi adalah para elit politik Gerindra lebih cenderung melakukan manuver politik dengan cara mengeritik pemerintah, tetapi sedikit sekali memberikan solusi terhadap berbagai problem nasional.

BACA JUGA: Touring Chopper Di Sukabumi Dan Komunikasi Politik Jokowi

Lantas apa akibatnya bila elektabilitas Prabowo drop. Tentu saja akan sangat berpengaruh kepada eksistensi Gerindra sekaligus menurunnya tingkat kredibilitas rakyat kepada Prabowo. Sedikitnya ada tiga efek dahsyat yang terjadi akibat dropnya elektabilitas Prabowo yaitu :

1. Eksistensi Parpol Gerindra diduga kuat akan terancam punah dari percaturan partai politik nasional, karena rakyat dan juga para pendukung fanatiknya kecewa. Kemungkinan besar mereka hengkang ke parpol lain.

2. Eksistensi politisi elit Gerindra tidak lagi mendapat simpati dan kepercayaan dari rakyat. Kemungkinan besar dalam pemilihan calon anggota legislatif (Caleg) mendatang, sebagian politisi Gerindra tidak akan terpilih lagi.

3. Eksistensi Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra, otomatis akan menurun sampai titik terendah.

BACA JUGA: Indonesia Bubar 2030, Ekspresi Panik Prabowo?

Namun, semua argumen di atas hanyalah sebuah analisis sederhana yang mungkin saja bisa benar atau bisa juga salah total. Semua itu akan terlihat seiring perjalanan waktu menuju pilpres 2019. Jadi, Anda boleh percaya, boleh juga tidak. Itu terserah Anda. Salam damai Indonesia.

Salam sruput teh tubruk bro...[Wawan Kuswandi]

BACA JUGA: BUKU 'Secangkir Opini Jakarta dan Ahok' TELAH TERBIT, MILIKI SEGERA!

www.facebook.com/INDONESIAComment/
plus.google.com/+INDONESIAComment
Indocomm.blogspot.com
#INDONESIAComment
Deenwawan.photogallery.com






Comments

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Kalau terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya. Indocomm : Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta? Tito Karnavian : Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggar...

Nikmat Malam Takbiran, Momentum Puncak Berdzikir [puasa hari ke-29]

Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara. Malam Takbiran menjadi momentum puncak berdzikir umat muslim menyambut datangnya hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Malam takbiran merupakan pertanda bahwa seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadhan telah berakhir. Selanjutnya, umat muslim bersiap merayakan hari raya Idul Fitri. Di malam takbiran terdengar kumandang lafadz dzikir kalimat takbir, tasbih, tahlil dan tahmid mengagungkan nama Allah SWT yang dilantunkan secara berulang-ulang. Allah Ta’ala berfirman, “… dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur ” (QS Al Baqarah:185). Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari takbir keliling, takbir berjamaah di masjid dan mushola sampai dengan takbir di rumah bersama keluarga. Gema takbir juga berkumandang dalam siaran televisi, radio, YouTube dan sejumlah media sosial lainnya dengan ...

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh:  Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terja...