Skip to main content

Antara Golput dan Calon Tunggal di Pilpres 2019, Sebuah Otokritik Parpol

Gaung kencang pemberitaan sejumlah media massa yang menyebutkan Jokowi berpeluang besar menjadi calon tunggal di pilpres 2019, menuai komentar dari beberapa politisi partai oposisi. Pernyataan yang tampak bernada sinis dari beberapa kalangan politisi parpol, wajar-wajar saja dan terbilang tidak menyalahi UU, selama argumen yang disampaikan tidak bersifat mendiskreditkan Jokowi. 

Dalam pandangan saya, semestinya parpol tidak perlu tergesa-gesa dalam mengomentari isu calon tunggal di pilpres 2019. Mengapa? Karena proses pencalonan capres dan cawapres 2019 masih lama dan setiap parpol masih punya waktu untuk melakukan konsolidasi dan koalisi untuk menentukan ‘petarungnya’ dalam menghadapi Jokowi. Pertanyaannya ialah mengapa parpol pendukung pemerintah sulit mendapatkan orang yang tepat untuk dijadikan capres menyaingi Jokowi, sehingga akhirnya mereka mengusung Jokowi? Hal yang sama juga terjadi pada parpol koalisi yang tidak mempunyai figur yang pas untuk ‘diduelkan’ dengan Jokowi di pilpres 2019.

BACA JUGA: Jokowi Calon Tunggal? Indonesia Krisis Capres dan Kegagalan Kaderisasi Parpol

Seperti sudah saya ulas dalam tulisan sebelumnya ‘Jokowi Calon Tunggal? Indonesia Krisis Capres dan Kegagalan Kaderasi Parpol’, faktanya, parpol memang mengalami krisis akut dalam kaderisasi sehingga gagal menemukan kadernya yang memiliki karakter dan kualitas mumpuni untuk memimpin bangsa ini. Akibat krisis ini, maka demokrasi kita mengalami stagnasi yang sangat memprihatinkan. 

Bayangkan saja, dari jumlah penduduk yang mencapai 260 juta orang lebih, tak ada satupun calon yang bisa bersaing dengan Jokowi. Benarkah demikian? Bisa benar, bisa juga tidak. Persoalan utamanya ialah karena parpol gagal melakukan kaderisasi serta platform politik parpol yang tidak jelas dan terarah. 

Politik bagi sebagian parpol hanya menjadi tujuan untuk merebut kekuasaan. Padahal, sesungguhnya politik ialah bagaimana sebuah bangsa, melalui parpol bisa menciptakan pemimpin bangsa yang memenuhi unsur kualitas kebangsaan, kerakyatan dan kenegarawanan untuk kepentingan bangsa dan negara. Politik itu bukan hanya kepentingan merebut kekuasaan, karena dalam politik itu bukan hanya parpol yang punya kepentingan, tetapi juga rakyat secara keseluruhan.

BACA JUGA: Filosofi Politik Dibalik Latihan Tinju Presiden Jokowi

Ada dua pilihan yang mungkin terjadi bila Jokowi menjadi calon tunggal, yaitu rakyat yang suka akan mendukung dan memilih Jokowi dan yang tidak tidak suka, berpeluang akan menjadi golput. Munculnya golput ini merupakan kesalahan total parpol, karena mereka tidak mampu memberikan alternatif tokoh baru untuk menjadi calon presiden dan bertarung dengan Jokowi. Artinya, rakyat tidak bisa disalahan, jika golput ada dalam pilpres 2019, karena golput pun merupakan bentuk partisipasi politik rakyat. Keberadaan golput jelas menjadi otokritik bagi parpol pendukung pemerintah maupun parpol oposisi.

Pertanyaan pentingnya ialah apakah sudah sedemikian pentingnya sehingga rakyat harus golput? Pertanyaan ini tentu sangat sulit dijawab, bila dikaitkan dengan kepentingan politik individual atau golongan tertentu, karena mereka pasti mempunyai ideologi dan tujuan khusus yang bersifat internal dalam kelompoknya, ketika terlibat dalam kancah politik praktis.

Namun, pertanyaan di atas menjadi sangat mudah dijawab, bila dikaitkan dengan kepentingan kerakyatan, kebangsaan dan kenegaraan. Otomatis rakyat akan menghindari golput dan menyalurkan aspirasinya pada tokoh capres yang ada. Kalau ini terjadi, maka rakyat dan bangsa ini, semakin memahami pentingnya partisipasi politik dalam sebuah negara demokrasi. 

Salam sruput teh tubruk bro…[ Wawan Kuswandi ] 

Comments

Popular posts from this blog

[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Kalau terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya. Indocomm : Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta? Tito Karnavian : Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggar

GERBANG MEDIA NASIONAL: Liputan Aktual Top News, Top Sports, Top Kuliner, Top Travel ...!!!

@IndonesiaCommentTV TOP BINGITS DAH, SALUUUTT...!!!  https://youtu.be/2Q3DIvbUPpE?si=jWfSGaQc21taOHtj

Bursa Pasar Taruhan, Timnas U23 Indonesia Versus Timnas U23 Guinea, Ini Angka Perbandingannya...!!!

https://youtube.com/shorts/zGgyMsoZKkk?si=0wDTw5dTZQZi6ogu