Skip to main content

Bila Tak Becus Jadi Gubernur, Anies Baswedan Mundur Saja!

Tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalau memang tak becus jadi Gubernur Jakarta, sebaiknya Anies Baswedan mundur saja #AniesBaswedanMundurlah!.

Sampai detik ini, belum ada satupun tindakan dan kebijakan Anies Baswedan yang bernilai positif bagi publik Jakarta. Salah satu buktinya ialah soal banjir dan genangan air di sejumlah ruas jalan ibu kota yang terjadi dua hari lalu membuat warga Jakarta mengeluh #GantiGubernurJakarta.

Jokowi Tegur Anies

Akibat banjir ini, Presiden Jokowi sampai memberi teguran keras ke Anies Baswedan. Jokowi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengerjakan upaya-upaya pencegahan banjir #JokowiTegurAnies. "Kerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir itu," kata Jokowi saat meninjau pembangunan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2017) lalu.

Menurut Jokowi, Pemprov DKI Jakarta harus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir seperti membersihkan drainase di kampung-kampung. "Kalau bisa tambah waduk-waduk di Jakarta. Itu sudah akan sangat mengurangi banjir. Jadi Waduk Sunter, Waduk Pluit, Waduk Melati, Waduk Setiabudi semuanya harus dikerjakan, dibersihkan terus," ujar Jokowi.

Kasus Diskotik Colosseum

Sebelum Jakarta diterpa banjir, kasus diskotek Colosseum Club 1001 juga bikin geger warga Jakarta. Anies Baswedan membatalkan pemberian penghargaan untuk diskotek itu. Anies mengemukakan, pembatalan pemberian penghargaan karena diduga ada kecurangan penilaian. Akibatnya, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta (Kadisparbud) Alberto Ali dicopot dari jabatannya #KasusColosseum1001.


Menurut Sekda Pemprov DKI Jakarta Saefullah, pembatalan pemberian penghargaan dilakukan karena diskotek Colosseum Club 1001 berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) 7 September 2019 lalu, terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba #AniesBaswedanTakBecus.

Anies Ngoceh

Bukan Anies namanya kalau tidak melakukan kekeliruan yang menghebohkan publik. Sebelumya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta juga sudah mengeritik pedas Anies Baswedan, terkait kasus lem aibon sebesar 82 miliar lebih. Namun, sayangnya gubernur yang dikenal pandai ngoceh tapi tak bisa kerja ini, terlalu percaya diri sehingga apapun yang dilakukannya menurutnya selalu benar dan bila terjadi kesalahan yang menjadi kambing hitam ialah jajaran stafnya #AniesBaswedanNgoceh.

Memasuki tahun ketiga ini, kepemimpinan Anies justru lebih banyak menuai kecaman dibandingkan pujian dari netizen di sosial media. Anies dinilai gagal menata Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Keadaan kota betawi malah semakin buruk #AniesBaswedanGagal.

Pendukung fanatik Anies yang diduga kuat berasal dari kelompok ormas radikal membisu melihat kekeliruan dan kesalahan Anies dalam mengeksekusi berbagai kebijakannya. Sayangnya lagi, anggota DPRD DKI masih belum kompak untuk membawa semua kasus kesalahan Anies ini ke dalam rapat hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat anggota dewan.

Berkata indah, mengklaim selalu benar, membantah tudingan, menjawab kritik adalah ciri khas Anies Baswedan. Jakarta sedang darurat kebijakan. Perlahan tetapi pasti, bila Anies tidak mau mundur atau menolak ‘dipaksa’ mundur oleh DPRD DKI Jakarta dan Mendagri, maka dalam hitungan hari Jakarta akan menjadi ibu kota terburuk di dunia dalam peradaban sejarah. Semoga saja tidak…!

LIHAT JUGA:
Indocomm.blogspot.co.id
www.facebook.com/INDONESIAComment/
plus.google.com/+INDONESIAComment
@wawanku86931157
#indonesiacommentofficialICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
THE WAWAN KUSWANDI INSTITUTE
#INDONESIAComment
Foto: Ist

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Kalau terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya. Indocomm : Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta? Tito Karnavian : Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggar...

Nikmat Malam Takbiran, Momentum Puncak Berdzikir [puasa hari ke-29]

Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara. Malam Takbiran menjadi momentum puncak berdzikir umat muslim menyambut datangnya hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Malam takbiran merupakan pertanda bahwa seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadhan telah berakhir. Selanjutnya, umat muslim bersiap merayakan hari raya Idul Fitri. Di malam takbiran terdengar kumandang lafadz dzikir kalimat takbir, tasbih, tahlil dan tahmid mengagungkan nama Allah SWT yang dilantunkan secara berulang-ulang. Allah Ta’ala berfirman, “… dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur ” (QS Al Baqarah:185). Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari takbir keliling, takbir berjamaah di masjid dan mushola sampai dengan takbir di rumah bersama keluarga. Gema takbir juga berkumandang dalam siaran televisi, radio, YouTube dan sejumlah media sosial lainnya dengan ...

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh:  Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terja...