Skip to main content

Anies Baswedan Arogan, DPRD DKI Jakarta Tumpul? [Penggusuran Sunter]

Sikap dan perilaku Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak semakin arogan dalam mengambil berbagai kebijakan publik yang terkait dengan lingkungan sosial. Anies seolah tak peduli dengan keluhan dan kebutuhan hidup warga Jakarta.

Sayangnya, sejumlah politisi yang duduk nyaman di DPRD DKI Jakarta semakin tumpul dalam menyoroti kinerja Anies. Lantas kapan Jakarta akan terselamatkan dari ‘kehancuran’ yang terus-menerus menggerogoti mental dan moral warganya, sekaligus lingkungan hidupnya?


Salah satu contoh teranyar dari kelakuan arogansi Anies ialah ketika puluhan warga korban penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, meminta Anies Baswedan untuk menepati janji kampanyenya saat di Pilkada DKI Jakarta yaitu tidak melakukan penggusuran. Faktanya, Anies melanggar janjinya. Bahkan, Anies menolak mengomentari penggusuran itu. Justru Anies ‘cuci tangan’ dengan menyerahkan kasus penggusuran itu ke Wali Kota Jakarta Utara Sigit Witjatmoko. "Tanya ke Wali Kota Jakarta Utara saja ya," ucap Anies sambil tersenyum sinis di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (19/11/2019) lalu.

Anies Baswedan Cuek

Sebelumnya, kecaman dan kritik keras kepada Anies Baswedan juga datang dari William Aditya Sarana dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI. William menuding adanya dugaan kejanggalan rancangan KUA-PPAS di RAPBD DKI Jakarta 2020. Lagi-lagi Anies cuek dan kerapkali menampilkan sosok dirinya sebagai pemimpin yang arogan dan otoriter. Anies selalu merasa dirinya sudah paling benar dalam menjalankan berbagai kebijakan.


Di sisi lain, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi juga pernah mendesak Anies Baswedan untuk memecat jajaran stafnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mampu menyusun anggaran dan bekerja dengan baik. "Lebih tegaslah Pak Gubernur, SKPD yang tidak mampu bekerja copot saja," ucap Prasetyo di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019) lalu.

Anies Baswedan Superior

Lagi-lagi Anies menunjukkan sikap superior. Dia tidak merespon dengan cepat desakan Ketua DPRD DKI itu. Anies mungkin justru menilai desakan Ketua DPRD DKI itu sangat tidak penting dan tidak perlu ditanggapi serius.

Sejumlah ormas berbasis agama, mahasiswa serta Komnas HAM juga diam dalam melihat kelakuan Anies. Cepat atau lambat, situasi ini tentu akan membuat kota Jakarta berada dalam ‘darurat kebijakan’. Tak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia.

Penghuni Jakarta juga terus mengalami tekanan, terutama dalam bentuk penggusuran lahan yang terintegrasi, banjir, kemacetan, polusi udara, premanisme dan keruwetan lingkungan pusat perbelanjaan seperti pasar Tanah Abang, kampung kumuh serta tumpukan sampah di sejumlah sungai di Jakarta, seperti Sungai Ciliwung.

Negara dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga belum bergerak cepat untuk menelusuri secara mendalam atas kebijakan yang diambil Anies Baswedan. Entah apa yang menjadi bahan pertimbangan Mendagri sehingga begitu lambat dalam menanggapi keluhan warga Jakarta dan merespon kecaman netizen kepada Anies Baswedan di sosial media. Kini, Jakarta tinggal menunggu kematian tragis di tangan seorang gubernur arogan. Semoga saja ini tidak terjadi.

LIHAT JUGA:
Indocomm.blogspot.co.id
www.facebook.com/INDONESIAComment/
plus.google.com/+INDONESIAComment
@INDONESIAComment
@INDONESIACommentofficial
@wawanku86931157
ICTV Televisi Inspirasi Indonesia
THE WAWAN KUSWANDI FORUM
#INDONESIAComment
Foto: Ist

Comments

Popular posts from this blog

[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Kalau terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya. Indocomm : Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta? Tito Karnavian : Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggar

GERBANG MEDIA NASIONAL: Liputan Aktual Top News, Top Sports, Top Kuliner, Top Travel ...!!!

@IndonesiaCommentTV TOP BINGITS DAH, SALUUUTT...!!!  https://youtu.be/2Q3DIvbUPpE?si=jWfSGaQc21taOHtj

Bursa Pasar Taruhan, Timnas U23 Indonesia Versus Timnas U23 Guinea, Ini Angka Perbandingannya...!!!

https://youtube.com/shorts/zGgyMsoZKkk?si=0wDTw5dTZQZi6ogu