Siasat Politik 'Kuda Troya' Jokowi Dalam Pemerintahan Prabowo Subianto

Siasat Politik 'Kuda Troya' Jokowi Dalam Pemerintahan Prabowo Subianto

Siasat Politik dengan menggunakan strategi perang 'Kuda Troya', mencerminkan seorang pemimpin yang rakus dan ambisius untuk tetap mempertahankan kekuasaannya yang sudah tidak lagi menjadi miliknya.

Oleh: Wawan Kuswandi
Pemerhati Komunikasi Massa
THE WAWAN KUSWANDI FORUM

Diduga kuat, Presiden Jokowi menggunakan strategi perang 'Kuda Troya' untuk tetap berkuasa di Indonesia.

Kisah 'Kuda Troya' merupakan cerita perang terpopuler dalam mitologi Yunani. 'Kuda Troya' menjadi simbol tipu daya, kerakusan, kejahatan perang, keserakahan, kejahatan kemanusiaan, kebiadaban dan bentuk pengkhianatan dalam sejarah politik Yunani.

Kini, siasat 'Kuda Troya' disinyalir sedang 'dimainkan' Jokowi dan para pengikut setianya, untuk menggerus demokrasi di Indonesia yang sejak kelahirannya dibayar dengan ribuan nyawa di tahun 1998 lalu.

Secara tersembunyi, diduga kuat Presiden Jokowi menggerakkan pasukan 'Kuda Troya' miliknya untuk menghancurkan kekuatan rakyat sekaligus menyusup ke kabinet Prabowo untuk mengatur pemerintahan Prabowo Subianto.

Siasat 'Kuda Troya' secara jelas memperlihatkan manuver politik Jokowi untuk tetap mendapat kepercayaan rakyat, memanipulasi sistem demokrasi. Tujuan utamanya ialah agar dia tetap berkuasa untuk jangka waktu tak terbatas. Namun, posisinya berada di belakang 'panggung politik'  Sungguh mengerikan...!!!

Strategi 'Kuda Troya'

Berdasarkan pengamatan penulis, Jokowi diduga kuat 'memainkan' pasukan 'Kuda Troya' di beberapa lembaga, di antaranya, Pertama, di lembaga Yudikatif yaitu ketika Ketua MK Anwar Usman yang juga adik ipar Jokowi mengeluarkan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023. Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 ini, memuat tentang perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden Pilpres 2024. Putusan ini berhasil meloloskan Gibran Rakabuming Raka anak sulung Jokowi masuk bursa capres-cawapres 2024.

Kedua, Presiden Jokowi menebar bansos secara massif dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun jelang masa kampanye Pemilu pilpres 2024 yaitu bulan Januari, Februari dan Maret 2024. Tujuan agar rakyat memilih Capres-Cawapres 2024 yaitu Prabowo- Gibran.

Ketiga, Jokowi melakukan resuffle kabinet terhadap sejumlah menteri yang merupakan kader parpol oposisi atau oknum-oknum menteri yang 'berlawanan arah' dengan kepentingan politiknya. Salah satunya kader PDIP.

Keempat, Jokowi menjadikan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM PLUS) sebagai kendaraan politiknya (setelah dia berkhianat terhadap PDIP), agar kepentingan politiknya untuk berkuasa tetap stabil (untuk melindungi Gibran), sekaligus menjaga keamanan dirinya dari serangan musuh politiknya bila tidak lagi menjadi presiden. Selain itu, keberadaan KIM PLUS juga menjadi sarana Jokowi untuk 'menyetir' jalannya pemerintahan Prabowo. Oleh karena itu, Jokowi menjadi kader politik Golkar.

Yang terakhir ialah Pasukan 'Kuda Troya' Jokowi yang berada di lembaga Legislatif (KIM PLUS) menolak keputusan MK terkait UU Pilkada 2024 (karena tujuannya ingin meloloskan Kaesang Pangarep dalam bursa Pilkada 2024, baik di Jakarta dan Jawa Tengah). Namun, manuver politik Jokowi via tangan KIM PLUS ini berhasil digagalkan desakan aksi demo mahasiswa bersama rakyat.

Revolusi Rakyat

Seperti diketahui, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait gugatan terhadap UU Pilkada, MK memutuskan syarat mengusung paslon di Pilkada tidak lagi menggunakan kursi di DPRD.

Selain itu, MK juga mengeluarkan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Perkara itu menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

Dengan adanya putusan ini, maka batas usia untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada oleh KPU. Sedangkan batas usia untuk calon Walikota dan Wakil Walikota serta calon Bupati dan Wakil Bupati adalah 25 tahun. Dengan adanya keputusan ini, maka Kaesang Pangarep hanya bisa ikut bursa Pilkada 2024 untuk posisi calon wakil bupati.

Sesungguhnya masih ada sejumlah pasukan 'Kuda Troya' Jokowi yang bergerilya melakukan perlawanan terhadap rakyat. Namun, para tokoh akademisi, mahasiswa, rakyat dan kalangan seniman serta publik figur (selebritis) melakukan perlawanan keras melalui parlemen jalanan.

Bila, Jokowi tetap ngotot untuk terus 'memainkan'  gaya politik 'Kuda Troya', maka peluang untuk terjadinya REVOLUSI RAKYAT sangat besar. Semoga ini tidak terjadi. Aamiin....