Skip to main content

ICTV: MENGEJUTKAN...!!! Rakyat Bersyukur Rahasia Negara Dibocorkan Kantor Mensesneg, Ups...!!!





Bila Ada mengalami pelayanan publik yang buruk dari oknum pejabat negara, aparat hukum, militer maupun aparatur sipil negara

Sekarang Anda bisa lansung melapor ke Presiden, wakil presiden atau Menteri Sekretariat negara.

Ada 4 cara yang bisa anda lakukan untuk melapor:

Pertama, Silahkan Anda mengirim surat laporan ke alamat kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran Nomor 17-18, kode pos Jakarta 10110.

Kedua Anda dapat mengirim surat laporan melalui email ke dumas@setneg.go.id atau persuratan@setneg.go.id.

Ketiga Anda bisa menulis surat laporan melalui SMS ke nomor 1708 Untuk HP dengan provider Telkomsel, Indosat, dan tri

Ke empat, bagi Anda yang punya akun Twitter, bisa mengirim surat laporan ke alamat @lapor1708

Adapun isi suratnya laporannya, anda harus mencantumkan:

Nama jelas si Pelapor disertai tanda tangan

Kemudian, Surat Pengaduan harus jelas ditujukan kepada siapa? Presiden, Wapres, atau Mensesneg. Pilih salah satu dan tulis dalam surat laporan itu.

Permasalahan yang dilaporkan harus dialami sendiri oleh si pelapor. Jika diwakilkan, harus ada surat kuasa dari si pelapor.

Tulis Kronologi permasalahan secara lengkap disertai bukti-bukti, seperti dokumen tertulis, dokumen rekaman suara, foto-foto atau rekaman video dan bukti –bukti lainnya.

Si Pelapor dapat memantau perkembangan laporannya melalui nomor Whatapps (WA) 0813-111-7426 yang disediakan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg

Seluruh identitas pelapor dan laporannya bersifat rahasia dan tidak dapat diakses publik

Nah pemirsa sudah jelas kan..., semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda, terima kasih. Salam ICTV, sampai jumpa...

Sumber: Instagram Kemensetneg.ri

Comments

Popular posts from this blog

[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Kalau terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya. Indocomm : Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta? Tito Karnavian : Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggar...

Nikmat Malam Takbiran, Momentum Puncak Berdzikir [puasa hari ke-29]

Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara. Malam Takbiran menjadi momentum puncak berdzikir umat muslim menyambut datangnya hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Malam takbiran merupakan pertanda bahwa seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadhan telah berakhir. Selanjutnya, umat muslim bersiap merayakan hari raya Idul Fitri. Di malam takbiran terdengar kumandang lafadz dzikir kalimat takbir, tasbih, tahlil dan tahmid mengagungkan nama Allah SWT yang dilantunkan secara berulang-ulang. Allah Ta’ala berfirman, “… dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur ” (QS Al Baqarah:185). Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari takbir keliling, takbir berjamaah di masjid dan mushola sampai dengan takbir di rumah bersama keluarga. Gema takbir juga berkumandang dalam siaran televisi, radio, YouTube dan sejumlah media sosial lainnya dengan ...

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh:  Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terja...