Skip to main content

Tiga Faktor Ini Buat Prabowo Berpeluang Menang di Pilpres 2024


Tiga Faktor Ini Buat Prabowo Berpeluang Menang di Pilpres 2024

Oleh: Wawan Kuswandi
Pemerhati Komunikasi Massa

Tampaknya sikap, perilaku dan mental sebagai ksatria prajurit militer, tak akan pernah luntur dari karakter seorang Prabowo Subianto.

Deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) di pilpres 2024 menjadi fenomena menarik untuk dianalisis. Ini adalah untuk keempat kalinya Ketua Umum Partai Gerindra itu maju dalam pemilihan presiden (pilpres).

Mungkinkah Prabowo menang dalam pilpres 2024 atau sang mantan Danjen Kopassus ini keok untuk kali ke empat? Saya mencoba menganalisisnya secara sederhana untuk Anda.

Sedikitnya ada tiga faktor yang membuat Prabowo berpeluang menang dalam pilpres 2024. Tiga faktor itu ialah pertama, berdasarkan hasil polling indocomm baru-baru ini, dari 1000 responden yang ikut polling, sebanyak 37,5 persen memilih Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo hanya 35,5 persen. Sedangkan Anies Baswedan 14,5 persen. Sebanyak 12,5 persen responden menjawab tidak tahu.(http://indocomm.blogspot.com/2023/08/polling-indocomm-elektabilitas-prabowo.html).

Hasil polling ini keluar sebelum Anies Baswedan mendeklarasikan Cak Imin sebagai cawapresnya. Jadi, apabila Demokrat dan PKS keluar dari koalisi NasDem karena diduga merasa dikhianati Surya Paloh, maka kemungkinan besar Demokrat dan PKS akan merapat ke kubu Prabowo. 

Otomatis, elektabilitas Prabowo semakin meningkat. Hal ini bisa terjadi, bila tim sukses koalisi Prabowo mampu merangkul Demokrat dan PKS serta parpol baru yang sudah terverifikasi ikut pilpres 2024. Seandainya pilpres 2024 dilakukan hari ini, Prabowo berpeluang besar mengalahkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Faktor kedua yang juga sangat penting dan bisa mendorong Prabowo menang pilpres 2024 ialah pemilihan cawapres yang tepat dan benar. Dalam hasil polling indocomm yang diikuti 700 responden, yang menginginkan cawapres Prabowo adalah Erick Thohir sebanyak 32,4 persen, Airlangga Hartarto 17,8 persen dan Yenny Wahid 16,4 persen

Itu artinya, figur Erick Thohir, Airlangga Hartarto dan Yenny Wahid merupakan tiga sosok bakal cawapres Prabowo yang sesuai dengan aspirasi rakyat dan berada di luar koalisi Gerindra.

Khusus Erick Thohir kemungkinan besar akan menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Untuk saat ini, cawapres bagi Prabowo yang paling kuat mendulang suara yaitu Airlangga Hartarto, dibandingkan dengan Yenny Wahid. 

Restu Jokowi

Faktor ketiga yang menjadi kunci kemenangan Prabowo di pilpres 2024 yaitu ketertarikan atau minat Presiden Jokowi untuk memilih Prabowo sebagai penggantinya. Nah, untuk mendapatkan restu Jokowi inilah yang menjadi tugas besar Prabowo serta parpol koalisi pendukungnya.

Prabowo maupun koalisi Gerindra wajib melakukan pendekatan atau lobi politik secara kontinyu ke Jokowi. Tugas ini memang berat. Namun, dalam politik tidak ada yang tidak mungkin.

Tiga faktor diatas harus segera dieksekusi dengan cepat oleh tim sukses koalisi Gerindra.

Untuk memenuhi tiga faktor diatas memang tidak mudah. Prabowo dan koalisi Gerindra harus mampu mengantisipasi dan memantau peristiwa politik yang terjadi dari hari ke hari hingga jelang pilpres 2024. Caranya ialah dengan menyiapkan strategi serta melakukan manuver politik yang berhubungan langsung dengan kepentingan dan aspirasi politik rakyat. Kita tunggu saja...

Kontak Redaksi: 0812 8934 9614
Email Redaksi: wawankuswandi0506@gmail.com








Comments

Popular posts from this blog

[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Kalau terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya. Indocomm : Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta? Tito Karnavian : Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggar...

Nikmat Malam Takbiran, Momentum Puncak Berdzikir [puasa hari ke-29]

Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara. Malam Takbiran menjadi momentum puncak berdzikir umat muslim menyambut datangnya hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Malam takbiran merupakan pertanda bahwa seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadhan telah berakhir. Selanjutnya, umat muslim bersiap merayakan hari raya Idul Fitri. Di malam takbiran terdengar kumandang lafadz dzikir kalimat takbir, tasbih, tahlil dan tahmid mengagungkan nama Allah SWT yang dilantunkan secara berulang-ulang. Allah Ta’ala berfirman, “… dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur ” (QS Al Baqarah:185). Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari takbir keliling, takbir berjamaah di masjid dan mushola sampai dengan takbir di rumah bersama keluarga. Gema takbir juga berkumandang dalam siaran televisi, radio, YouTube dan sejumlah media sosial lainnya dengan ...

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh:  Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terja...