Gibran Rakabuming Raka, Ujian Ketangguhan Politik Nasional

 

Gibran Rakabuming Raka, Ujian Ketangguhan Politik Nasional

Oleh: Wawan Kuswandi
Pemerhati Komunikasi Massa

Ada tujuan besar yang ingin dicapai Presiden Jokowi bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menyangkut arah politik nasional. 

Ketidaksukaan publik terhadap sikap dan perilaku politik Presiden Jokowi semakin meningkat, ketika Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan bakal capres Prabowo Subianto untuk menjadi bakal cawapres di pilpres 2024. Di luar dugaan masyarakat, Presiden Jokowi merestui sikap dan tindakan politik Gibran bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju.

Keyakinan Gibran bersedia menerima posisi bakal cawapres Prabowo, tentu berdasarkan keputusan hukum MK yang dinilai kontroversial dan melanggar etika politik, terkait batas usia bakal capres dan cawapres.

Publik langsung mengecam keras dengan menyebut, Presiden Jokowi sedang membuka jalan dinasti politik bagi keluarganya. Sayangnya, Prabowo juga ikut larut mengamini sikap politik Presiden Jokowi. PDIP yang dengan susah payah melanggengkan Jokowi menduduki kursi presiden selama dua periode meradang dan kecewa berat.

Berdasarkan fakta-fakta politik diatas itulah, muncul analisis politik dari sejumlah pengamat politik maupun akademisi yang menilai bahwa Presiden Jokowi tidak menghormati etika politik dan melukai hati rakyat yang selama ini mendukungnya. Bahkan, diduga kuat antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sedang terlibat 'perang panas' terkait posisi bacawapres Gibran.

Pertanyaannya ialah benarkah Presiden Jokowi sedang 'duel politik' dengan Megawati Soekarnoputri? Benarkah Presiden Jokowi sedang menyiapkan dinasti politik bagi keluarganya? Dua pertanyaan ini sangat menarik untuk dikupas secara sederhana versi saya sebagai rakyat biasa-biasa saja.

Tujuan Besar Nasional

Dalam pandangan saya, justru ada tujuan besar yang ingin dicapai Presiden Jokowi bersama Megawati Soekarnoputri, menyangkut arah politik nasional menuju Indonesia maju tahun 2045.

Tujuan besar itu diantara ialah Indonesia harus bebas total dari rongrongan kelompok intoleran dan radikalisme, penegakkan hukum terkait koruptor dan keberlanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Untuk mengawal posisi ini, tentu saja dua kelompok nasionalis seperti PDIP dan Gerindra bersama parpol koalisinya harus benar-benar bersatu dalam menjaga target besar nasional. 

Mewabahnya kelompok intoleran dan radikalisme di berbagai lapisan masyarakat sipil dan birokrat, menjadi warning keras bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam ancaman perpecahan yang serius dan mengerikan.

Langkah politik satu-satunya yang bisa menjaga keutuhan bangsa sekaligus menghancurkan kelompok intoleran, radikalisme dan koruptor ialah menjaga suksesi kepemimpinan agar tetap berada dalam jalur kebangsaan dan kelompok nasionalis, bukan kelompok keagamaan. Selain itu, penegakkan hukum terhadap koruptor harus ekstrim, sekaligus mengamankan jalannya pembangunan IKN di Kalimantan Timur agar sesuai target yang direncanakan.

Calon pemimpin bangsa yang dinilai mampu menjaga tujuan besar diatas ialah pasangan nasionalis yaitu Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran.

Terlepas adanya tudingan bahwa telah terjadi dinasti politik Jokowi, pelanggaran etika politik dalam keputusan MK, Gibran yang dianggap 'anak ingusan' serta munculnya isu konflik antara Presiden Jokowi dan Megawati, pasti sudah diprediksi sejak awal, dan ini merupakan risiko yang harus dihadapi Presiden Jokowi dan Megawati.

Intinya, saat ini, keutuhan dan ketangguhan politik nasional benar-benar sedang mengalami ujian yang sangat berat dan butuh pengorbanan sosial, baik dari pihak Presiden Jokowi secara personal maupun Megawati dalam konteks kepartaian (parpol penguasa). 

Siapapun yang menang dalam pilpres 2024 mendatang, baik pasangan Ganjar-Mahfud atau Prabowo-Gibran, tidak akan menjadi masalah besar dalam kehidupan politik bangsa ini, selama target dan tujuan besar nasional, yang sudah saya sebutkan diatas, tercapai sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara maju tahun 2045.

ICTV: Paguyuban Catalina Datangi Komnas HAM dan Ombudsman RI

Kontak redaksi: 0812 8934 9614