Skip to main content

Konflik Israel dan Palestina, Bukan Perang Agama

 

Konflik Israel dan Palestina
Bukan Perang Agama

Konflik Israel versus Palestina bukan perang soal Agama. Itu adalah perang soal perebutan wilayah dan soal kemanusiaan.

indocomm (Jakarta) IKATAN Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyatakan konflik Israel-Palestina bukan perang soal agama melainkan perebutan wilayah dan kemanusiaan. ICMI mendorong agar kedua pihak menempuh perundingan untuk menciptakan perdamaian.

"Konflik Israel vs Palestina bukan perang soal Agama. Itu adalah perang soal perebutan wilayah dan soal kemanusiaan. Karena itu, kami menghimbau PBB agar segera meminta Israel-Palestina menghentikan perang dan kedua belah dapat menempuh jalur perundingan," kata Ketua Umum ICMI Jimly Assiddiqie, baru-baru ini di Jakarta.


Jimly menyampaikan ICMI juga mendukung penuh perjuangan Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. ICMI juga mengutuk pendudukan Israel atas wilayah Palestina.


Menurut Jimly, Indonesia memiliki peran strategis Indonesia untuk mendorong perdamaian di wilayah tersebut. Karena itu, ICMI mendukung langkah-langkah pemerintah baik di OKI maupun di PBB yang terus konsisten mendorong terwujudnya perdamaian Israel-Palestina.

"ICMI mendorong agar pemerintah Indonesia bersedia menjadi penengah bagi terwujudnya perdamaian Israel-Palestina. ICMI menghimbau seluruh komponen bangsa untuk bahu membahu memberikan bantuan kemanusiaan kepada saudara saudara kita di Palestina dan dipengungsian," ucapnya.

ICMI juga mendorong pemerintah dapat mengkoordinasikan bantuan dari masyarakat Indonesia yang nantinya dapat dikirimkan langsung ke Palestina dan ke wilayah pengungsian.


"Mereka butuh pakaian, obat-obatan, makanan, selimut dan lain sebagainya," imbuhnya. (redIC17/ft:docIC).

Sumber: https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/405362/icmi-konflik-israel-palestina-bukan-perang-soal-agama

Kontak Redaksi 0812 8934 9614

Comments

Popular posts from this blog

[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Kalau terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya. Indocomm : Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta? Tito Karnavian : Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggar...

Nikmat Malam Takbiran, Momentum Puncak Berdzikir [puasa hari ke-29]

Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara. Malam Takbiran menjadi momentum puncak berdzikir umat muslim menyambut datangnya hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Malam takbiran merupakan pertanda bahwa seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadhan telah berakhir. Selanjutnya, umat muslim bersiap merayakan hari raya Idul Fitri. Di malam takbiran terdengar kumandang lafadz dzikir kalimat takbir, tasbih, tahlil dan tahmid mengagungkan nama Allah SWT yang dilantunkan secara berulang-ulang. Allah Ta’ala berfirman, “… dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur ” (QS Al Baqarah:185). Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari takbir keliling, takbir berjamaah di masjid dan mushola sampai dengan takbir di rumah bersama keluarga. Gema takbir juga berkumandang dalam siaran televisi, radio, YouTube dan sejumlah media sosial lainnya dengan ...

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh:  Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terja...