Ekonomi Indonesia Dikuasai Oligarki

 

“Saat ini, hampir semua sumber kekayaan alam Indonesia dikuasai sekelompok oligarki. Mau sampai kapan ini terjadi ?”

Indocomm (Jakarta) - Hal itu ditegaskan Direktur Archipelago Solidarity Dipl.Oek. Engelina Pattiasina dengan nada keras kepada indocomm, baru-baru ini di Jakarta.

Menurut Engelina, sekelompok oligarki dengan seenaknya menumpuk kekayaan di atas tanah rakyat, tetapi mereka tidak peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Mereka adalah pengkhianat bangsa.

“Situasi ini tidak bisa dibiarkan terus, karena hampir semua sumber kekayaan alam Indonesia dikuasai sekelompok oligarki yang juga memainkan politik ‘kotor’ dalam sistem politik nasional. Nasib rakyat dan bangsa ini dipertaruhkan hanya untuk berebut kekuasaan dan uang,” tegas Engelina, Jumat (24/11/2023).

Engelina memberikan fakta nyata, terkait buruknya penguasaan ekonomi oleh sekelompok oligarki yaitu kawasan timur Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi ekonomi masyarakatnya terpuruk dan daerahnya termasuk kawasan termiskin.

“Pemuda Maluku harus mengawal kebijakan Presiden Jokowi, soal Blok Masela. Bukan rahasia lagi, kalau sumber daya alam di kawasan Indonesia timur berada dalam genggaman segelintir oligarki yang menguasai ekonomi nasional. Sampai kapanpun, kalau ini terus terjadi, rakyat Indonesia Timur tidak akan pernah sejahtera,” pungkas Engelina.

Engelina juga melihat, hubungan antara Pemerintah dan pengusaha sangat ‘mesra’, mereka 'meninabobokan' rakyat dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Pola politik busuknya sangat halus. Rakyat memang membutuhkan BLT. Untuk sesaat rakyat senang. Namun, dibalik pemberian BLT itu, seolah-olah ketimpangan ekonomi di daerah sudah selesai. Tapi faktanya, yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin,” ungkap Engelina.

Engelina yang mantan anggota DPR RI ini juga menilai, situasi yang terjadi saat ini hanyalah hiruk pikuk demokrasi politik semu, karena dalam kenyataannya, demokrasi Indonesia tidak memberikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. 

“Semua komponen bangsa harus fokus untuk menjadikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi sebagai agenda nasional. Namun sayang, Ini tidak terjadi dalam alam demokrasi politik kita,” tukas Engelina.

Oligarki Rakus

Keadilan sosial dan keadilan ekonomi, tambah Engelina, menjadi dasar yang paling penting dalam kehidupan negara demokrasi. Namun faktanya, justru segelintir pengusaha yang dikenal dengan istilah oligarki semakin ‘rakus’ menguasai sumber-sumber ekonomi rakyat. Kenyataan ini, pada akhirnya akan membangkitkan perlawanan rakyat.

Engelina juga mengungkapkan, praktik politik biaya tinggi akan menciptakan ketergantungan kepada pemilik modal dan pada akhirnya, para pemilik modal akan dengan leluasa mengendalikan kekuasaan. Tampaknya, sejumlah elite politik tidak berdaya menghadapi oligarki.

“Kelompok atau oknum-oknum oligarki mungkin sudah banyak menyusup ke dalam struktur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nasib rakyat semakin terabaikan,” tandas Engelina.

Engelina mengatakan, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara tertinggi di dunia. Tetapi hal itu, tidak membawa dampak kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Pertumbuhan ekonomi tentu tidak lepas dari eksploitasi sumber daya alam. Tetapi, akibat eksploitasi itu, terjadi kerusakan lingkungan hidup. Artinya, kekayaan alam masyarakat lokal sudah diambil, tetapi kesejahteraan rakyat diabaikan dan parahnya lagi, masyarakat harus menanggung beban akibat kerusakan lingkungan hidup," katanya.

Engelina mengatakan, sampai sejauh ini, tidak ada pasangan capres-cawapres di pilpres 2024 yang memiliki agenda khusus untuk mengangkat kemiskinan di kawasan Indonesia timur.

Padahal, kata Engelina, letak pulau-pulau di timur garis wallace ini secara geopolitik dan geoekonomi sangat strategis, serta merupakan beranda pasifik Indonesia yang sangat kaya sumber daya mineral.

"Membiarkan kawasan timur dalam kemiskinan berkepanjangan akan memicu gejolak sosial yang berujung pada gejolak politik," tutup Engelina. (redIC17/Foto:istimewa)

Baca Juga Klik Link

Ganjar-Mahfud Kuburan Massal Buat
Kelompok Intoleran

https://indocomm.blogspot.com/2023/10/ganjar-mahfud-kuburan-massal-buat.html

Backlog Rumah Nasional
12,71 Kita

https://thepropertycom.blogspot.com/2023/08/backlog-rumah-indonesia-1271-juta.html