Ekonomi Indonesia Dikuasai Oligarki

“Saat ini, hampir semua sumber kekayaan alam Indonesia dikuasai sekelompok oligarki. Mau sampai kapan ini terjadi ?”

Indocomm (Jakarta) - Hal itu ditegaskan Direktur Archipelago Solidarity Dipl.Oek. Engelina Pattiasina dengan nada keras kepada indocomm, baru-baru ini di Jakarta.

Menurut Engelina, sekelompok oligarki dengan seenaknya menumpuk kekayaan di atas tanah rakyat, tetapi mereka tidak peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Mereka adalah pengkhianat bangsa.

“Situasi ini tidak bisa dibiarkan terus, karena hampir semua sumber kekayaan alam Indonesia dikuasai sekelompok oligarki yang juga memainkan politik ‘kotor’ dalam sistem politik nasional. Nasib rakyat dan bangsa ini dipertaruhkan hanya untuk berebut kekuasaan dan uang,” tegas Engelina, Jumat (24/11/2023).

Engelina memberikan fakta nyata, terkait buruknya penguasaan ekonomi oleh sekelompok oligarki yaitu kawasan timur Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, tetapi ekonomi masyarakatnya terpuruk dan daerahnya termasuk kawasan termiskin.

“Pemuda Maluku harus mengawal kebijakan Presiden Jokowi, soal Blok Masela. Bukan rahasia lagi, kalau sumber daya alam di kawasan Indonesia timur berada dalam genggaman segelintir oligarki yang menguasai ekonomi nasional. Sampai kapanpun, kalau ini terus terjadi, rakyat Indonesia Timur tidak akan pernah sejahtera,” pungkas Engelina.

Engelina juga melihat, hubungan antara Pemerintah dan pengusaha sangat ‘mesra’, mereka 'meninabobokan' rakyat dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Pola politik busuknya sangat halus. Rakyat memang membutuhkan BLT. Untuk sesaat rakyat senang. Namun, dibalik pemberian BLT itu, seolah-olah ketimpangan ekonomi di daerah sudah selesai. Tapi faktanya, yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin,” ungkap Engelina.

Engelina yang mantan anggota DPR RI ini juga menilai, situasi yang terjadi saat ini hanyalah hiruk pikuk demokrasi politik semu, karena dalam kenyataannya, demokrasi Indonesia tidak memberikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Semua komponen bangsa harus fokus untuk menjadikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi sebagai agenda nasional. Namun sayang, Ini tidak terjadi dalam alam demokrasi politik kita,” tukas Engelina.

Oligarki Rakus

Keadilan sosial dan keadilan ekonomi, tambah Engelina, menjadi dasar yang paling penting dalam kehidupan negara demokrasi. Namun faktanya, justru segelintir pengusaha yang dikenal dengan istilah oligarki semakin ‘rakus’ menguasai sumber-sumber ekonomi rakyat. Kenyataan ini, pada akhirnya akan membangkitkan perlawanan rakyat.

Engelina juga mengungkapkan, praktik politik biaya tinggi akan menciptakan ketergantungan kepada pemilik modal dan pada akhirnya, para pemilik modal akan dengan leluasa mengendalikan kekuasaan. Tampaknya, sejumlah elite politik tidak berdaya menghadapi oligarki.

“Kelompok atau oknum-oknum oligarki mungkin sudah banyak menyusup ke dalam struktur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nasib rakyat semakin terabaikan,” tandas Engelina.

Engelina mengatakan, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi pernah mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara tertinggi di dunia. Tetapi hal itu, tidak membawa dampak kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Pertumbuhan ekonomi tentu tidak lepas dari eksploitasi sumber daya alam. Tetapi, akibat eksploitasi itu, terjadi kerusakan lingkungan hidup. Artinya, kekayaan alam masyarakat lokal sudah diambil, tetapi kesejahteraan rakyat diabaikan dan parahnya lagi, masyarakat harus menanggung beban akibat kerusakan lingkungan hidup," katanya.

Engelina mengatakan, sampai sejauh ini, tidak ada pasangan capres-cawapres di pilpres 2024 yang memiliki agenda khusus untuk mengangkat kemiskinan di kawasan Indonesia timur.

Padahal, kata Engelina, letak pulau-pulau di timur garis wallace ini secara geopolitik dan geoekonomi sangat strategis, serta merupakan beranda pasifik Indonesia yang sangat kaya sumber daya mineral.

"Membiarkan kawasan timur dalam kemiskinan berkepanjangan akan memicu gejolak sosial yang berujung pada gejolak politik," tutup Engelina. (redIC17/Foto:istimewa)

[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Kalau terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya. Indocomm : Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta? Tito Karnavian : Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggar...

Nikmat Malam Takbiran, Momentum Puncak Berdzikir [puasa hari ke-29]

Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara. Malam Takbiran menjadi momentum puncak berdzikir umat muslim menyambut datangnya hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Malam takbiran merupakan pertanda bahwa seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadhan telah berakhir. Selanjutnya, umat muslim bersiap merayakan hari raya Idul Fitri. Di malam takbiran terdengar kumandang lafadz dzikir kalimat takbir, tasbih, tahlil dan tahmid mengagungkan nama Allah SWT yang dilantunkan secara berulang-ulang. Allah Ta’ala berfirman, “… dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur ” (QS Al Baqarah:185). Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari takbir keliling, takbir berjamaah di masjid dan mushola sampai dengan takbir di rumah bersama keluarga. Gema takbir juga berkumandang dalam siaran televisi, radio, YouTube dan sejumlah media sosial lainnya dengan ...

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh: Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terja...

INDOComm

Search This Blog