Pembangunan IKN Kritis, Jokowi Tetap Ngotot, Prabowo Fokus Makan Siang Gratis, Buah Simalakama...!!!

Jika IKN tetap dipaksakan dibangun dengan cepat, maka potensi kerusakan lingkungan alam akan segera terjadi dan keuangan negara dipastikan terkuras habis alias bangkrut.

Oleh: Wawan Kuswandi
Pemerhati Komunikasi Massa

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kritis. Bahkan terancam mangkrak. Sinyal itu bertambah kuat dengan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatannya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Entah apa penyebabnya, hanya mereka yang tahu.

Di sisi lain, Presiden Jokowi tetap ngotot, IKN harus tetap jalan sesuai rencana. Sedangkan Prabowo tampaknya 'cuek' terhadap kondisi IKN saat ini. Dia lebih fokus program makan siang gratis. Baik Jokowi maupun Prabowo, mulai merasakan nikmatnya buah simalakama...!!!

Sebelumya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku bahwa investor asing hingga kini belum ada yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) karena pembangunan tahap I berkaitan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Sekarang belum mereka (investor asing) bisa lakukan (investasi di IKN) karena infrastruktur di lingkaran I belum selesai 100 persen. Sekarang kami lakukan percepatan," dalih Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).

Seperti diberitakan sejumlah media beberapa waktu lalu, pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 466 triliun. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp 89,4 triliun akan disumbang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebesar RP 123,2 triliun oleh BUMN, dan sebanyak Rp 253,4 triliun oleh Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga melaporkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2024 telah menghabiskan Rp 4,8 triliun APBN.

Sementara itu, pada tahun 2023, dana yang sudah dihabiskan adalah Rp27 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun. Total anggaran jika realisasi 2024 mencapai 100% adalah Rp72,3 triliun. Diperkirakan pada tahun depan sisa dana APBN yang sebesar Rp17,1 triliun untuk pembangunan IKN akan habis.

Potensi Kerusakan Alam di IKN

Sejak digaungkannya IKN menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru, sejumlah masalah terus bermunculan, mulai dari UU IKN yang terkesan dibuat tergesa-gesa. Masalah finansial IKN yang terlalu besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur, serta investor lokal maupun asing yang belum yakin bahwa IKN menjadi lokasi bisnis yang menggiurkan. Wajar saja kalau investor asing 'wait and see' untuk tanam uang di IKN.

Bagi para investor asing maupun lokal, IKN tak menjanjikan 'bussiness profit', bila jumlah penduduk yang menghuni IKN sangat sedikit. Untuk tahap awal, kemungkinan IKN akan dihuni sekitar 4,8 juta ASN ( berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per semester I-2023). 

Jumlah Ini jelas sangat tidak memadai untuk perputaran transaksi bisnis dalam jangka pendek.

Saat ini yang nampak, progres IKN lebih banyak berkutat untuk membereskan konflik lahan saja, baik dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat adat. Dalam bahasa sederhana, peran pemerintah di IKN hanya sebagai 'kasir' untuk membayar ganti rugi lahan.

Sejumlah pengamat lingkungan juga mengkritisi, lokasi IKN sebagai area lahan gambut dan zona batu bara, cuaca IKN sangat panas dan sulit mendapatkan sumber air.

Jika IKN tetap dipaksakan dibangun dengan cepat, maka potensi kerusakan lingkungan alam akan segera terjadi dan keuangan negara dipastikan terkuras habis alias bangkrut.(***)