INDOComm

Negara melalui Menteri Pertahanan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tidak boleh membiarkan (pembiaran) perilaku anarkis ormas-ormas radikal melakukan sweeping terkait perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Negara harus bertindak tegas dan keras! Bila perlu tangkap pelakunya dan seret ke meja hukum. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara hukum. Oleh sebab itu, negara wajib menghormati dan melindungi semua pemeluk agama yang akan melakukan ritual atau perayaan keagamaannya. Kapan Prabowo akan Ganyang Ormas Radikal? #GANYANGORMASRADIKAL . Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah secara tegas mengusir segelintir pengusung ideologi khilafah di Indonesia #USIRKHILAFAH . Tindakan tegas Ketum parpol berlambang Banteng ini patut dicontoh parpol lain dan aparat penegak hukum di Indonesia. Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan, bila sekelompok pengusung khilafah lebih memilih cara yang merusak, maka...

Presiden Joko Widodo secara tegas memerintahkan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, untuk segera mengeksekusi tiga tugas utamanya yaitu memberantas mafia migas, menekan impor miyak dan gas serta merealisasikan pembangunan kilang minyak nasional. Bagaimana sikap Ahok merespon perintah Jokowi ini? Berikut  interviu ssingkat Wawan Kuswandi dari Indocomm.blogspot.com dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok , Kamis (12/12/2019). Wawan Kuswandi : Mendapat tiga tugas penting dari Pak Jokowi di Pertamina, bagaimana Anda menyikapinya? Ahok : Pak Jokowi kan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, apa yang diperintahkan atau ditugaskan kepada saya tentu tujuannya untuk kepentingan rakyat, terutama soal urusan minyak dan gas bumi. Pertamina itu bukan milik mafia migas, tetapi milik negara dan rakyat serta harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Jadi, perintah pak Jokowi sangat jelas. Saya akan musnahkan mafia migas di Pertamina. ...

Saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57 Jakarta, Senin (9/12) lalu, Presiden Jokowi mengatakan, hukuman mati bagi koruptor bisa saja diterapkan jika itu menjadi kehendak masyarakat. Ia menyatakan, pemerintah siap mendorong revisi UU Tipikor agar hukuman mati bagi koruptor bisa masuk dalam ancaman hukuman. Pernyataan Jokowi itu muncul sebagai jawaban atas pertanyaan seorang siswa kelas XII Harley Hermansyah yang mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi. Harley bertanya mengapa koruptor tak dihukum mati. Lebih lanjut Jokowi menjelaskan aturan soal hukuman kepada koruptor ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, sampai sekarang belum ada koruptor dihukum mati. "Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor [hukuman mati] itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga termasuk [kehendak] y...

Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sangat tepat dan benar. Buktinya, belum genap tiga bulan menjabat, Erick sudah membantai oknum yang diduga kuat sebagai gerombolan ‘penyamun’ di maskapai Penerbangan plat merah Garuda Indonesia. Sebelumnya Erick sudah mengobrak-abrik dugaan adanya 'sarang penyamun' di Pertamina dengan menembakkan ‘peluru tajam’ mematikan yaitu memilih Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Bung Erick, Anda sungguh bernyali besar bro… Lantas, bagaimana dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mampukah mereka menyamai ‘nyali’ Erick Thohir. Rakyat masih menunggu keberanian dan nyali besar Tito dan Prabowo untuk memberangus kelompok radikalisme dan ormas FPI. Melawan Penyamun Dugaan adanya gerombolan penyamun di sejumlah perusahaan BUMN, memang sudah muncul sejak era Soeharto. Tak ada satupun menteri sebelum era Jokowi yang berani bertindak ...

Kesibukan Stasiun Gambir Segera Pensiun Tahun 2021 kesibukan stasiun Gambir akan pensiun melayani kereta antarkota. Fungsi stasiun Gambir akan digantikan stasiun Manggarai. Stasiun Gambir hanya akan melayani KRL Commuter Line dan kereta khusus. Stasiun Gambir adalah stasiun terbesar di Jakarta. Sebelumnya, stasiun Gambir yang hanya mempunyai 4 jalur kereta ini melayani kereta api kelas eksekutif serta kelas campuran (biasanya eksekutif, ekonomi plus, untuk tujuan tertentu) menuju kota-kota besar di Jawa seperti Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Surabaya, dan Malang. Stasiun ini memiliki bangunan setinggi 16 meter dan terdiri dari 3 lantai. Peron dan jalur lintasan kereta berada di lantai tiga. Gambir juga memiliki hotel transit (Rail Transit Suite). Dahulu Stasiun Gambir adalah tanah rawa milik Anthony Paviljoen. Tahun 1697 Cornelis Chastelein membeli tanah itu dan membangun rumah beserta penggilingan tebu dan menamakannya Weltevreden. Tahun 18...

https://www.youtube.com/watch?v=JNx6YUwRxU4&t=128s Mau tahu rahasia jual rumah agar cepat laku? Saksikan ICTV, trims guys… LIHAT JUGA: Indocomm.blogspot.co.id www.facebook.com/INDONESIAComment/ plus.google.com/+INDONESIAComment @INDONESIAComment @INDONESIACommentofficial @wawanku86931157 ICTV Televisi Inspirasi Indonesia THE WAWAN KUSWANDI FORUM #INDONESIAComment Foto: Ist

Aksi PA 212 yang diduga kuat terus mempolitisasi agama semakin redup. Sejak awal, umat muslim Indonesia tidak pernah percaya dengan keberadaan PA 212. Di sisi lain, kredibilitas Jokowi justru semakin bersinar di mata umat islam Indonesia dan dunia. Jumlah peserta reuni PA 212 yang digelar di Monas tanggal 2 Desember 2019 lalu, semakin menurun. Namun, panitia reuni PA 212 tetap mengklaim pesertanya mencapai jutaan, walaupun tidak disertai data statistik yang pasti.  Di pihak berbeda, Polri menyebut jumlah peserta reuni PA 212 hanya ratusan ribu. Menurut data kepolisian, jumlah peserta reuni PA 212 tahun 2017 hanya sekitar 30 ribu orang. Tahun 2018, sekitar 40 ribu orang dan di tahun 2019 ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy menyebutkan bahwa jumlah peserta reuni PA 212 menurun drastis menjadi 10 ribu orang. Berdasarkan data Polri di atas, fakta telah menunjukkan bahwa keberadaan PA 212 semakin tenggelam. Kepercayaan umat muslim Indonesia terhadap PA 212 per...