Skip to main content

PKS versus GERINDRA









Aroma friksi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tampak semakin tajam. PKS diduga kuat tetap konsisten ingin menerapkan hukum syariat islam di Indonesia. Sedangkan sejumlah elit politik Gerindra ingin menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Setelah Anies-Sandi memang dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, sejumlah elit politik PKS mengklaim kemenangan Anies-Sandi merupakan kontribusi terbesar PKS. Sedangkan, beberapa elit politik Gerindra membantah bahwa partai yang diketuai Prabowo Subianto ini, kontribusinya sangat kecil dalam memenangkan Anies-Sandi.

Berdasarkan dua tujuan politik berbeda inilah, akhirnya ‘kemesraan’ Gerindra dan PKS mulai retak. Keretakan ini akan sangat berpengaruh bagi Anies-Sandi dalam memegang kendali Jakarta.

Tidak lama lagi, publik Jakarta akan menyaksikan drama politik beraroma islam (PKS) dan nasionalis (Gerindra) dalam sejumlah regulasi Jakarta yang akan dikeluarkan Anies-Sandi. Kepemimpinan Anies-Sandi seperti boneka yang mudah diatur oleh elit politik PKS dan Gerindra.

Ada dua kemungkinan besar yang bisa menyebabkan koalisi PKS dan Gerindra pecah yaitu pertama, PKS diduga kuat tetap ngotot agar semua kebijakan yang dikeluarkan Anies-Sandi mengacu pada syariat islam. Kedua, Gerindra menolak keras ambisi PKS untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memakai hukum syariat islam.

Akibat nyata dari friksi kedua partai politik ini ialah kepemimpinan Anies-Sandi menjadi tidak efektif dan produktif dalam membangun kota Jakarta. Partai Gerindra dan PKS juga dipastikan akan mengalami kesulitan dalam menentukan calon presiden (capres) dan wakil calon presiden (wacapres) dalam Pemilihan Umum tahun 2019 mendatang. [ Wawan Kuswandi ]

www.facebook.com/INDONESIAComment/
plus.google.com/+INDONESIAComment
Indocomm.blogspot.com
#INDONESIAComment
Deenwawan.photogallery.com



Comments

Popular posts from this blog

[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Kalau terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya. Indocomm : Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta? Tito Karnavian : Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggar...

Nikmat Malam Takbiran, Momentum Puncak Berdzikir [puasa hari ke-29]

Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara. Malam Takbiran menjadi momentum puncak berdzikir umat muslim menyambut datangnya hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Malam takbiran merupakan pertanda bahwa seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadhan telah berakhir. Selanjutnya, umat muslim bersiap merayakan hari raya Idul Fitri. Di malam takbiran terdengar kumandang lafadz dzikir kalimat takbir, tasbih, tahlil dan tahmid mengagungkan nama Allah SWT yang dilantunkan secara berulang-ulang. Allah Ta’ala berfirman, “… dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur ” (QS Al Baqarah:185). Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari takbir keliling, takbir berjamaah di masjid dan mushola sampai dengan takbir di rumah bersama keluarga. Gema takbir juga berkumandang dalam siaran televisi, radio, YouTube dan sejumlah media sosial lainnya dengan ...

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh:  Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terja...