Skip to main content

Visi-Misi Asta Cita Prabowo-Gibran Abaikan Kebutuhan Rumah MBR

 


Visi-Misi Asta Cita Prabowo-Gibran Abaikan Kebutuhan Rumah MBR


Oleh: Wawan Kuswandi
Pemerhati Komunikasi Massa

Rakyat menaruh harapan besar untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau, bila Prabowo-Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia.

Paslon capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran saat masa kampanye akbar pilpres 2024 lalu, maupun ketika debat capres ditayangkan stasiun televisi, dalam visi-misinya tidak satupun menyebut adanya program perumahan untuk rakyat kelas bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan bagi rakyat yang menaruh harapan besar untuk memiliki rumah dengan harga terjangkau, bila Prabowo-Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Tampaknya, Prabowo-Gibran mengabaikan kebutuhan rumah bagi MBR.


Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023 lalu, tercatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah sepanjang tahun 2023 masih di angka 12,7 juta.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna sudah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp13,72 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2024.

Adapun anggaran itu digunakan untuk pembiayaan perumahan sebanyak 166.000 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Melihat kesenjangan backlog rumah yang masih tinggi, tentu saja hal ini harus segera diselesaikan Prabowo-Gibran (bila mereka terpilih menjadi presiden-wakil presiden), sebagai tanggung jawab pemerintah untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat, khususnya kepemilikan rumah layak huni dengan harga yang sesuai dengan sosial ekonomi MBR.

Berikut ini 10 misi dan visi Prabowo-Gibran bila menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029.

Visi-Misi Asta Cita Paslon Prabowo-Gibran

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Koalisi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7
. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 

Dari ke 8 poin visi dan misi di atas, Prabowo-Gibran tidak pernah memberikan perhatian khusus kepada MBR untuk memiliki hunian yang layak huni.

Padahal, tingkat kesejahteraan, keadilan dan kesehatan rakyat yang ada dalam program Asta Cita mereka, sangat berbanding lurus dengan kepemilikan rumah bagi rakyat secara umum, sekaligus menjadi solusi dalam mengatasi backlog perumahan nasional.(***) 

Comments

Popular posts from this blog

[Satire] Anies Baswedan Pilih Mundur atau Dipecat

Kalau terbukti ada kejahatan anggaran yang disengaja dan terindikasi korupsi, maka Anies Baswedan harus memilih mundur sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menerima sanksi hukum atau dipecat secara tidak hormat. Usai sholat Jum’at (01/11/2019) kemarin, saya langsung meluncur ke kantor Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian. Rabu sebelumnya, saya sudah membuat janji untuk interview Tito Karnavian seputar kasus dugaan kejahatan anggaran RAPBD DKI Jakarta 2020. Berikut petikan wawancara singkatnya. Indocomm : Apa pendapat bapak terkait skandal harga lem senilai Rp82,8 miliar yang masuk dalam RAPBD 2020 sementara Pemprov DKI Jakarta? Tito Karnavian : Saya sedang mempelajarinya secara serius. Saya telah melakukan kordinasi dengan Ketua DPRD DKI, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta KPK, tujuannya agar kita memiliki satu persepsi yang sama, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat dan jelas, apakah benar ada kejahatan anggar...

Nikmat Malam Takbiran, Momentum Puncak Berdzikir [puasa hari ke-29]

Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara. Malam Takbiran menjadi momentum puncak berdzikir umat muslim menyambut datangnya hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Malam takbiran merupakan pertanda bahwa seluruh rangkaian ibadah puasa Ramadhan telah berakhir. Selanjutnya, umat muslim bersiap merayakan hari raya Idul Fitri. Di malam takbiran terdengar kumandang lafadz dzikir kalimat takbir, tasbih, tahlil dan tahmid mengagungkan nama Allah SWT yang dilantunkan secara berulang-ulang. Allah Ta’ala berfirman, “… dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjukNya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur ” (QS Al Baqarah:185). Tradisi merayakan malam takbiran di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam cara mulai dari takbir keliling, takbir berjamaah di masjid dan mushola sampai dengan takbir di rumah bersama keluarga. Gema takbir juga berkumandang dalam siaran televisi, radio, YouTube dan sejumlah media sosial lainnya dengan ...

Gelombang PHK Berkelanjutan, Kode Keras Bagi Presiden Prabowo Subianto

Gelombang PHK bukan hanya terjadi di sektor industri manufaktur, tetapi juga menyentuh lembaga media massa nasional, seperti stasiun TV swasta, siaran radio komersial dan sejumlah media online. Diprediksi sampai akhir tahun 2025 ini, pengangguran terselubung terdidik semakin tinggi, angka kriminalitas menanjak naik, premanisme meluas dan pungli bertebaran dimana-mana. Oleh:  Wawan Kuswandi Pemerhati Komunikasi Massa Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi secara berkelanjutan sejak tahun 2022 lalu hingga memasuki semester pertama tahun 2025, menjadi kode keras buat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi, terkait kebijakan ekonomi kerakyatan. Badai PHK berjamaah ini terjadi, berawal dari penurunan daya beli masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini semakin diperparah oleh keadaan ekonomi global yang terus melemah, serta kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump yang secara tidak langsung merusak sendi-sendi ekonomi nasional. Terja...