Skip to main content

Posts

Terkait Kartu Merah Amien Rais, Apa Kabar Kasus Alkes 2005?

Bukan Amien Rais namanya kalau segala ucapannya tidak kontroversial. Baru-baru ini, Amien Rais memuji aksi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Zaadit Taqwa, yang mengacungkan kartu kuning kepada Presiden Joko Widodo. "Kalau saya bukan kartu kuning, saya kasih kartu merah (untuk Jokowi)," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) ini, usai menghadiri diskusi ‘Kartu Kuning dan Gerakan Mahasiswa Zaman Now' yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (7/2/2018). Amien menilai, di sisa usia pemerintahan yang tinggal satu tahun ini, Jokowi telah gagal menyejahterakan rakyat. [ http://nasional.kompas.com/read/2018/02/07/18262811/amien-rais-saya-kasih-kartu-merah-untuk-jokowi ]. Sadarkah pak Amien Rais dengan apa yang diucapkannya? Pernahkah dia punya kasus yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi? Mari kita telusuri secara perlahan saja, kilas balik sebuah kasus korupsi yang menyebut-nyebut nama tokoh PAN i...

Kasus Korupsi e-KTP Membara, Mengapa Nama SBY Disebut?

Panasnya kasus mega korupsi proyek e-KTP semakin membara. Perhatian separuh bangsa ini tersedot untuk mengikuti proses persidangan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto. Bahkan, baru-baru ini, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melaporkan advokat Firman Wijaya ke polisi karena sang pengacara menyebut nama presiden ke-6 RI itu, ikut mengintervensi proyek e-KTP. Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek e-KTP dikuasai pemenang pemilu pada tahun 2009 yakni Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun, saksi yang dimaksud Firman adalah mantan politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir. Wajar saja, kalau bos besar Cikeas berang terhadap Firman Wijaya. Sejumlah oknum yang diduga kuat terlibat dalam kasus e-KTP, memang masih terus ditelusuri KPK. Mungkin saja KPK sudah memegang beberapa nama yang siap dicokok. Persoalannya hanya tinggal menunggu waktu yang tepat, itu saja....

Pak Kapolri, Apa Kabar Kasus Rizieq Shihab dkk?

Pak Kapolri, apa kabar kasus Rizieq Shibab dan kawan-kawan (dkk), seperti Bachtiar Nasir, Novel Bamukmin dan Muhammad Al-Khaththath? Kok sepi-sepi aja sih. Sepertinya, penyelidikan dan penyidikan Polri sangat lambat atau kasus ini memang sengaja ‘digantung’ sambil menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan kepada publik? Konon kabarnya, Rizieq Shihab asyik ‘ngendon’ di negeri Arab dan malas pulang ke Indonesia. Berbagai analisis teoritis muncul di sosial media membahas keberadaan Rizieq di negeri Arab.  Belum lama ini, seperti dikutip dari viva.co.id , Rizieq Shihab, mengeluarkan pernyataan bahwa dia menginginkan supaya peristiwa kemenangan pasangan calon kepala daerah yang mendapat dukungan besar dari gerakan-gerakan Islam di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017, bisa terjadi juga di sejumlah daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2018. Hal yang hampir sama juga diutarakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al-Khaththath. Dia beru...

Darurat Narkoba dan Intoleransi

Ada dua ‘pertempuran’ sengit yang saat ini masih terjadi di Indonesia. Pemerintah, TNI dan Polri dari detik ke detik, terus membombardir peredaran narkoba dan  gerakan-gerakan intoleransi. Dua duel yang tak pernah berakhir ini, sudah banyak menguras kas negara. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan semakin terbukanya akses teknologi sosial media (internet), membuat  Indonesia menjadi sasaran empuk para bandar dan pengedar narkoba. Peluang  ini tidak disia-siakan oleh jaringan narkoba nasional  maupun internasional. Berbagai bentuk penyelundupan barang ‘haram’ ini, terus merebak sampai ke pelosok-pelosok desa. Bahkan, target konsumennya juga sudah menembus sampai ke bocah-bocah sekolah dasar di  berbagai wilayah Indonesia. Segenap stake holder Indonesia kalang kabut dan gagap ketika menghadapi jaringan narkoba yang semakin menggila. Mengapa ini bisa terjadi? Tingginya peredaran narkoba di Indonesia,  bukanlah peristiwa luar biasa. Sejak ...

La Nyalla dan Enam Cacat Politik Partai Gerindra

Kancah politik nasional dalam pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019 semakin membara. Drama politik dalam negeri tak pernah sepi dari polemik pro dan kontra sejumlah politisi nasional. Perlahan tetapi pasti, rakyat mulai hanyut terbawa arus ‘debat kusir’ para politisi. Salah satu parpol yang diduga kuat sedang memainkan intrik dan siasat politik adalah Gerindra. Rakyat jadi semakin tahu ‘sepak-terjang’ manuver politik partai Gerindra. Bisa jadi, sebagian rakyat tidak percaya lagi dengan sejumlah politisi partai Gerindra. Bercermin dari ‘celotehan’ kasus mahar politik La Nyala Mattalitti, ternyata partai Gerindra memiliki enam cacat politik. Enam cacat politik partai Gerindra ini diprediksi bisa berdampak kepada rakyat akan menolak mendukung calon-calon pemimpin daerah yang diusung partai Gerindra dalam pilkada 2018 maupun pilpres 2019. Adapun ke enam cacat politik partai Gerindra itu ialah : 1. Mantan Ketua Kadin Jawa Timur, Ir. La Nyalla Mattalitti Mahmud mengak...

Zulkifli Hasan Politisasi Isu LGBT, Manifesto Keterpurukan PAN

Ketua MPR yang juga politisi PAN, Zulkifli Hasan, baru-baru ini bikin heboh publik. Dia diduga kuat menyebutkan bahwa ada lima fraksi di DPR yang setuju dengan LGBT dan pernikahan sejenis. Pernyataan Zulkifli ini, langsung mendapat reaksi keras dari rakyat dan sejumlah fraksi-fraksi di DPR yang dituduhnya. Padahal, dalam pembahasan rapat LGBT di DPR, Fraksi PAN tidak hadir. Pernyataan, sikap dan perilaku Zulkifli yang mempolitisasi LGBT untuk menaikkan citra pribadinya dan PAN, sangat tidak etis sebagai seorang Ketua MPR. Pernyataan Zulkifli jelas-jelas telah menciptakan kegaduhan sosial yang bisa merusak persaingan peta politik nasional. Selama ini, Zulkifli memang dikenal sebagai politisi yang banyak mengeluarkan pernyataan kontroversial karena tanpa disertai data dan fakta akurat. Sejumlah politisi Senayan menuduh tokoh PAN ini memainkan isu LGBT untuk menarik simpati publik dan melakukan strategi politik pencitraan. Namun, dibalik pernyataan Zulkifli itu, sebenarnya, s...

Negeri Para Calo

Calo Ada karena dibutuhkan masyarakat. Mengapa ini terjadi? Karena sistem birokrasi di Indonesia sangat berbelit belit dan bikin pusing rakyat. Hebatnya lagi, komunitas para calo  ini diduga kuat didukung total oleh oknum pejabat yang mencari ‘kesempatan dalam kesempitan’ masyarakat. Menulis tentang eksistensi   calo di Indonesia, bukan sesuatu yang istimewa. Ada kesan, kalau   ngomongin soal calo sudah basi. Sejak zaman gubernur Jakarta Ali Sadikin   hingga Anies Baswedan, calo sudah menjadi hal biasa. Penghuni Jakarta juga cuek dengan   calo. Bahkan, banyak warga Jakarta yang butuh calo dalam mengurus berbagai keperluan pribadi. Hebatnya lagi, para calo ini punya komunitas dan jaringan yang cukup rapi dan hanya diketahui oleh  orang-orang tertentu saja. Bagi sebagian warga Jakarta yang super sibuk, keberadaan calo sangat dibutuhkan. Hidup dalam lingkungan komunitas calo, ternyata ada kenikmatan tersendiri yang tidak bisa diucapkan dengan...