INDOComm

Diduga kuat pelarian gerombolan ISIS yang kalah di kawasan Timur Tengah berusaha menyusup ke komunitas muslim Uighur, Xinjiang, China. Tetapi, gerakan mereka berhasil dibendung Pemerintah China. Kabarnya, sejumlah negara di dunia menilai proses deradikalisasi muslim Uighur,  #DeradikalisasiUighur  China menjadi salah satu program terbaik dunia untuk membendung dan memberantas pelarian dan simpatisan ISIS. Sejumlah media massa pro Barat (Amerika Serikat, Eropa dan konco-konconya) diduga kuat berkonspirasi melakukan penyebaran berita, foto, video dan informasi hoaks secara terus menerus untuk mendiskreditkan Pemerintah China  #KonspirasiBarat  mengadudomba umat muslim dunia. Di Indonesia, ormas Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah paham betul bahwa ada penyesatan berita dan informasi yang dilakukan sejumlah media barat terhadap muslim Uighur yang dikaitkan dengan isu HAM. Padahal, di Uighur tidak ada kejahatan HAM. Justru yang ada hanyalah pengawasan ketat program dera

Tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalau memang tak becus jadi Gubernur Jakarta, sebaiknya Anies Baswedan mundur saja #AniesBaswedanMundurlah !. Sampai detik ini, belum ada satupun tindakan dan kebijakan Anies Baswedan yang bernilai positif bagi publik Jakarta. Salah satu buktinya ialah soal banjir dan genangan air di sejumlah ruas jalan ibu kota yang terjadi dua hari lalu membuat warga Jakarta mengeluh #GantiGubernurJakarta. Jokowi Tegur Anies Akibat banjir ini, Presiden Jokowi sampai memberi teguran keras ke Anies Baswedan. Jokowi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengerjakan upaya-upaya pencegahan banjir #JokowiTegurAnies . "Kerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir itu," kata Jokowi saat meninjau pembangunan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/12/2017) lalu. Menurut Jokowi, Pemprov DKI Jakarta harus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan banjir seperti membersihkan drainase di kampung-kampung. "Kalau bisa tam

Negara melalui Menteri Pertahanan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tidak boleh membiarkan (pembiaran) perilaku anarkis ormas-ormas radikal melakukan sweeping terkait perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Negara harus bertindak tegas dan keras! Bila perlu tangkap pelakunya dan seret ke meja hukum. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara hukum. Oleh sebab itu, negara wajib menghormati dan melindungi semua pemeluk agama yang akan melakukan ritual atau perayaan keagamaannya. Kapan Prabowo akan Ganyang Ormas Radikal? #GANYANGORMASRADIKAL . Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah secara tegas mengusir segelintir pengusung ideologi khilafah di Indonesia #USIRKHILAFAH . Tindakan tegas Ketum parpol berlambang Banteng ini patut dicontoh parpol lain dan aparat penegak hukum di Indonesia. Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menegaskan, bila sekelompok pengusung khilafah lebih memilih cara yang merusak, maka

Presiden Joko Widodo secara tegas memerintahkan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, untuk segera mengeksekusi tiga tugas utamanya yaitu memberantas mafia migas, menekan impor miyak dan gas serta merealisasikan pembangunan kilang minyak nasional. Bagaimana sikap Ahok merespon perintah Jokowi ini? Berikut  interviu ssingkat Wawan Kuswandi dari Indocomm.blogspot.com dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok , Kamis (12/12/2019). Wawan Kuswandi : Mendapat tiga tugas penting dari Pak Jokowi di Pertamina, bagaimana Anda menyikapinya? Ahok : Pak Jokowi kan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, apa yang diperintahkan atau ditugaskan kepada saya tentu tujuannya untuk kepentingan rakyat, terutama soal urusan minyak dan gas bumi. Pertamina itu bukan milik mafia migas, tetapi milik negara dan rakyat serta harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Jadi, perintah pak Jokowi sangat jelas. Saya akan musnahkan mafia migas di Pertamina. Tent

Saat menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di SMK 57 Jakarta, Senin (9/12) lalu, Presiden Jokowi mengatakan, hukuman mati bagi koruptor bisa saja diterapkan jika itu menjadi kehendak masyarakat. Ia menyatakan, pemerintah siap mendorong revisi UU Tipikor agar hukuman mati bagi koruptor bisa masuk dalam ancaman hukuman. Pernyataan Jokowi itu muncul sebagai jawaban atas pertanyaan seorang siswa kelas XII Harley Hermansyah yang mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi. Harley bertanya mengapa koruptor tak dihukum mati. Lebih lanjut Jokowi menjelaskan aturan soal hukuman kepada koruptor ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Namun, sampai sekarang belum ada koruptor dihukum mati. "Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor [hukuman mati] itu dimasukkan. Tapi sekali lagi juga termasuk [kehendak] y

Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sangat tepat dan benar. Buktinya, belum genap tiga bulan menjabat, Erick sudah membantai oknum yang diduga kuat sebagai gerombolan ‘penyamun’ di maskapai Penerbangan plat merah Garuda Indonesia. Sebelumnya Erick sudah mengobrak-abrik dugaan adanya 'sarang penyamun' di Pertamina dengan menembakkan ‘peluru tajam’ mematikan yaitu memilih Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Bung Erick, Anda sungguh bernyali besar bro… Lantas, bagaimana dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mampukah mereka menyamai ‘nyali’ Erick Thohir. Rakyat masih menunggu keberanian dan nyali besar Tito dan Prabowo untuk memberangus kelompok radikalisme dan ormas FPI. Melawan Penyamun Dugaan adanya gerombolan penyamun di sejumlah perusahaan BUMN, memang sudah muncul sejak era Soeharto. Tak ada satupun menteri sebelum era Jokowi yang berani bertindak

Kesibukan Stasiun Gambir Segera Pensiun Tahun 2021 kesibukan stasiun Gambir akan pensiun melayani kereta antarkota. Fungsi stasiun Gambir akan digantikan stasiun Manggarai. Stasiun Gambir hanya akan melayani KRL Commuter Line dan kereta khusus. Stasiun Gambir adalah stasiun terbesar di Jakarta. Sebelumnya, stasiun Gambir yang hanya mempunyai 4 jalur kereta ini melayani kereta api kelas eksekutif serta kelas campuran (biasanya eksekutif, ekonomi plus, untuk tujuan tertentu) menuju kota-kota besar di Jawa seperti Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Tegal, Surabaya, dan Malang. Stasiun ini memiliki bangunan setinggi 16 meter dan terdiri dari 3 lantai. Peron dan jalur lintasan kereta berada di lantai tiga. Gambir juga memiliki hotel transit (Rail Transit Suite). Dahulu Stasiun Gambir adalah tanah rawa milik Anthony Paviljoen. Tahun 1697 Cornelis Chastelein membeli tanah itu dan membangun rumah beserta penggilingan tebu dan menamakannya Weltevreden. Tahun 18

https://www.youtube.com/watch?v=JNx6YUwRxU4&t=128s Mau tahu rahasia jual rumah agar cepat laku? Saksikan ICTV, trims guys… LIHAT JUGA: Indocomm.blogspot.co.id www.facebook.com/INDONESIAComment/ plus.google.com/+INDONESIAComment @INDONESIAComment @INDONESIACommentofficial @wawanku86931157 ICTV Televisi Inspirasi Indonesia THE WAWAN KUSWANDI FORUM #INDONESIAComment Foto: Ist

Aksi PA 212 yang diduga kuat terus mempolitisasi agama semakin redup. Sejak awal, umat muslim Indonesia tidak pernah percaya dengan keberadaan PA 212. Di sisi lain, kredibilitas Jokowi justru semakin bersinar di mata umat islam Indonesia dan dunia. Jumlah peserta reuni PA 212 yang digelar di Monas tanggal 2 Desember 2019 lalu, semakin menurun. Namun, panitia reuni PA 212 tetap mengklaim pesertanya mencapai jutaan, walaupun tidak disertai data statistik yang pasti.  Di pihak berbeda, Polri menyebut jumlah peserta reuni PA 212 hanya ratusan ribu. Menurut data kepolisian, jumlah peserta reuni PA 212 tahun 2017 hanya sekitar 30 ribu orang. Tahun 2018, sekitar 40 ribu orang dan di tahun 2019 ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy menyebutkan bahwa jumlah peserta reuni PA 212 menurun drastis menjadi 10 ribu orang. Berdasarkan data Polri di atas, fakta telah menunjukkan bahwa keberadaan PA 212 semakin tenggelam. Kepercayaan umat muslim Indonesia terhadap PA 212 perlaha

Berdasarkan fakta yang terungkap, pengikut faham arabisme dan radikalisme di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Lantas, Kapan Presiden Jokowi bertindak keras dan tegas? Arabisme (menerapkan budaya Arab) dimaknai oleh sebagian muslim ‘ingusan’ di Indonesia sebagai ajaran Islam. Contohnya, bila seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari tidak menggunakan bahasa, tulisan atau istilah Arab, maka dicap tidak islami. Seorang muslim yang tidak berpakaian gamis (jubah panjang) saat ibadah dinilai kurang islami. Seorang perempuan muslim yang tidak berjilbab dan bercadar dituding belum bisa disebut muslimah. Tidak menerapkan hukum Islam seperti di Arab Saudi dituduh melanggar ajaran Islam. Fenomena lainnya yang juga mewabah ialah dipasangnya label halal pada sejumlah destinasi wisata umum dan beberapa pusat perbelanjaan alias mall. Sungguh, semua penilaian di atas sangat sesat dan sangat mengkhawatirkan. Ajaran Islam bukanlah Arab Saudi dan Arab Saudi adalah sebuah negara bukan

Bukan Anies Baswedan namanya kalau tidak mampu mengeluarkan kata-kata manis bagai mantra. Setiap lawan bicara Anies pasti terpukau, walaupun keindahan kata-kata yang meluncur dari mulutnya terkadang tidak sesuai fakta. Hal ini terbukti ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyindir Anies Baswedan dalam acara Musyawarah Nasional IV Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11/2019) lalu. Dalam kesempatan itu Tito menyindir Anies. "Pak Anies, saya yakin sering ke China. Kalau kita lihat Jakarta seperti kampung dibandingkan Shanghai," kata Tito seperti diberitakan media CNBC (27/11/2019). Tito mengaku tahun 1998, dia berkunjung ke Shanghai dan Beijing. Kedua kota itu jauh tertinggal dari Jakarta. Namun sekarang, Beijing sudah seperti Washington DC dan Shanghai hampir mirip New York, Amerika Serikat. Transportasi Publik Menjawab sindiran halus Tito, Anies menjawab dengan lugas. Menurutnya, dalam beberapa decade

Sedikitnya ada lima isu besar dalam tiga bulan terakhir ini yang terkait langsung dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta dibawah komando Anies Baswedan.  Lima isu besar itu ialah kasus dugaan kejanggalan anggaran dalam KUA-PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020, pencopotan atap JPO di sejumlah wilayah Jakarta, pengusuran warga Sunter, pembobolan ATM oleh satpol PP dan yang terakhir molornya penyerahan draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2020 ke Kemendagri. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi kepada awak pers mengatakan, rencananya dia akan mengajak Anies Baswedan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membicarakan toleransi waktu penyerahan draf RAPBD DKI Jakarta tahun 2020. Sebab, menurut Edi, penyerahan draf Rancangan itu dipastikan terlambat dari batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 November 2019. Pertemuan Ketua DPRD DKI bersama Anies Baswedan dengan Mendagri itu, kata Prasetio, bertujuan untuk menjela